Jakarta (ANTARA News) - Anggota Panitia Angket Pelindo Nurdin Tampubolon meminta pimpinan DPR RI untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberhentikan sementara Direktur Utama RJ Lino.

“Menurut saya, Presiden Jokowi akan pertimbangkan pemberhentian sementara RJ Lino. Harus ada usul kongkrit dari pimpinan DPR RI untuk sampaikan ke Presiden agar Lino berhenti sementara.” kata Nurdin saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, penonaktifan RJ Lino adalah untuk memudahkan kerja dari Panitia Angket Pelindo II.

“Untuk permudahkan kerja Panitia Angket Pelindo II. Kalau tidak ada pelanggaran, diaktifkan kembali,” katanya.

Sementara itu, anggota Panitia Angket Pelindo II, Masinton menyatakan, apa yang terjadi di Pelindo II merupakan bentuk perampokan uang negara yang sistematis.

“Saya yakin ada perampokan yang dilakukan  terhadap uang negara. Saya selalu katakan, dari 10 yang disajikan oleh RJ Lino, 15 adalah kebohongan. Lino sedang lakukan kebohongan yang sistematis, kita harus hentikan kebohongan tersebut untuk kebaikan BUMN kita,” kata Masinton.

Menanggapi permintaan Panitia Angket Pelindo II,  Fahri Hamzah berjanji akan menyampaikan hal tersebut.

"Dalam rapat pimpinan akan saya sampaikan pesan ini dan segera sampaikan ke presiden untuk berhentikan orang yang diduga terlibat dalam teror di Pelindo II," demikian Fahri Hamzah.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015