Eks anggota Gafatar yang masih ditampung di asrama haji tersebut di antaranya, sebanyak 354 orang memiliki kartu tanda pendudukan (KTP) Kalimantan Barat, sedangkan sisanya berasal Sumatera Utara, Nangrue Aceh Darussalam dan Lampung.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Petrus Edison Ambarura di Boyolali, Kamis mengatakan pihaknya belum tahu sampai kapan warga eks Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Donohudan.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, NAD, dan Lampung sudah dikonfirmasi bersedia menjemput warganya untuk dipulangkah ke kampung halamannya masing-masing, sedangkan Pemprov Kalimantan Barat belum.
Bahkan, Pemprov Kalbar beranggapan sebanyak 354 eks Gafatar ber-KTP Kalbar tersebut bukan warga asli. Namun, mereka sudah bermukim lama dan berganti KTP Kalbar.
Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan eks Gafatar selama di penampungan Donohudan.
Menurut dia, pihaknya hingga saat ini, telah menyalurkan anggaran sebanyak Rp134,795 juta untuk memenuhi kebutuhan dasar eks Gafatar. Kebutuhan eks Gafatar itu, antara lain untuk konsumsi, sabun, makanan balita, popok bayi, dan lainnya.
"Kami telah mendistribusikan beras 4,5 ton untuk pengungsi. Bantuan kebutuhan logistik juga dibantu oleh sumbangan pengusaha dan masyarakat," katanya.
Pemprov Jateng hingga saat ini, kata dia, masih melakukan koordinasi dengan provinsi terkait untuk menjemput sejumlah warganya di penamungan Donohudan.
Menurut dia, warga eks Gafatar tersebut merupakan tanggung jawab negara, dan Dinsos siap melayani sesuai ketentuan seperti jika kebutuhan logistik kurang akan disediakan.
Kendati demikian, pihaknya mengimbau masyarakat agar dapat menerima kembali warga eks Gafatar yang dipulangkan ke kampung halamannya.
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
