Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Papua Barat Kombes Pol Mochammad Sagi di Manokwari, Senin, mengatakan, mengawali persiapan pengamanan tersebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, Senin.
"Hadir dalam pertemuan itu Dandim 1703 Manokwari, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Dinas Kependudukan, BPS dan perwakilan ketua Partai Politik," kata dia.
Dia menyebutkan, pilkada di Papua Barat akan dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta kepala daerah di empat kabupaten/kota. Polri bersama TNI siap mengamankan pilkada serentak tersebut.
"Kami tidak sendiri, pada pilkada serentak tahun lalu, Mabes Polri menurunkan bantuan personil. Hal yang sama akan dilakukan pada pilkada serentak 2017," ujarnya.
Ia berharap ada sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan lain di Papua Barat. Hal ini penting untuk menekan potensi konflik sebelum, saat dan setelah pemungutan suara berlangsung.
Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Mapolda itu, lanjutnya, pihaknya berupaya untuk memastikan segala hal menyangkut pilkada. Antara lain terkait regulasi, kesiapan data dan anggaran penyelenggaraan pilkada.
"Itu semua penting, sebab, jika ada persoalan dalam pelaksanaannya, akan menjadi masalah yang menghambat pilkada," kata dia lagi.
Dia menyebutkan, untuk membiayai pengamanan pilkada Papua Barat membutuhkan anggaran sebesar 224,8 miliar. Anggaran ini sudah mencakup pengamanan pilkada di Kota Sorong dan tiga kabupaten lain.
"Rancangan anggaran itu sudah kami usulkan kepada pemerintah daerah. Saat ini kami menunggu jawaban pemda," ujarnya menambahkan.
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
