Kepala Sub Direktorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara Syamsu Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu mengatakan tujuan dibentuknya tim tersebut adalah mempercepat proses pengoperasian sesuai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
Rizal mengatakan tim tersebut akan diketuai oleh pejabat Ditjen Perhubungan Udara dan terdiri dari perwakilan AP II agar tercipta transparansi.
"Agar tidak ada kesalahpahaman dalam melakukan verifikasi," katanya.
Tim percepatan baru dibentuk saat ini karena perkembangan pembangunan terminal yang tidak sesuai target, yakni pada Mei 2016, jelasnya.
"Kalau dari awal sudah sesuai target, tidak ada tim percepatan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamurahardjo mengungkapkan penundaan pengoperasian terminal dilatarbelakangi sejumlah faktor.
Faktor-faktor itu di antaranya, pemerintah tidak mau mengambil risiko yang mengancam keselamatan di tengah upaya yang besar untuk mewujudkan nirkecelakaan atau "zero accident" selama masa angkutan Lebaran.
Kedua, Hemi menambahkan faktor teknis politis, yaitu saat ini pemerintah tengah berupaya mengembalikan reputasi penerbangan yang sempat terpuruk di mata dunia dengan dilarangnya seluruh penerbangan ke Eropa pada 2007 oleh Eurpoean Commission (EU banned).
"Saat ini kita juga tengah berusaha keras untuk lolos kategori 1 FAA (Federal Aviation Administration) dan ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Dunia)," katanya.
Menurut dia, hasil sementara atas upaya keras tersebut sudah baik, yaitu standar keamanan penerbangan oleh ICAO yang mendapat nilai 94,5.
"Selain itu kami juga tengah mengadakan pembinaan terhadap maskapai, kami tidak mau Garuda Indonesia sebagai satu-satunya maskapai yang beraliansi global Sky Team, citranya menjadi turun lagi karena pelaksanaan pengoperasian Terminal 3 yang kurang maksimal," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
