"Karena kebijakan Arab Saudi, yang menekan jamaah, negara islam mesti mempertimbangkan kembali pengelolaan dua kawasan suci dan penyelenggaraan haji," kata Khamenei dalam laman web dan disiarkan media pemerintah.
"Mereka tak dapat memanfaatkan kedudukannya sebagai penguasa untuk lepas dari tanggung jawab, khususnya terkait kejahatan, yang dilakukan terhadap umat muslim," katanya.
Khamenei turut menyebut keterlibatan Arab dalam sejumlah perang di Irak, Yaman, dan Suriah, terutama terkait sikapnya, yang bertentangan dengan Iran.
Arab Saudi dianggap mempertaruhkan reputasinya dalam penyelenggaraan haji dan pengelolaan dua kawasan suci di Mekkah dan Madinah.
Haji adalah satu dari lima ibadah wajib bagi umat Islam, khususnya untuk yang mampu. Tiap umat muslim diwajibkan menjalani haji minimal sekali.
Reputasi Arab Saudi sempat tercoreng oleh insiden kecelakaan pada 2015. Menurut pihak Riyadh, jamaah haji yang tewas mencapai 769 jiwa, angka tertinggi sejak kecelakaan pada 1990.
Meski demikian, perhitungan dari negara-negara yang ingin mengembalikan jasad warganya menunjukkan, korban mencapai dua ribu jiwa. Lebih dari empat ratus diantaranya merupakan warga Iran.
Pemerintah menyalahkan negara rivalnya, Arab Saudi, tak kompeten menjadi penyelenggara.
Bahkan, jamaah haji Iran tampaknya tak dapat menjalani ibadah, dimulai 11 September tahun ini, mengingat gagalnya perundingan antarnegara pada Mei.
Hasil penyelidikan pemerintah Arab belum disiarkan, tetapi otoritas terkait beranggapan sejumlah jamaah mengabaikan aturan penyelenggara saat waktu kejadian.
Otoritas di Riyadh menuduh pihak Teheran telah menebarkan isu sektarian dengan mendukung pegaris keras di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman. Pihak itu juga menuduh Iran memantik kerusuhan di Bahrain dan Arab Saudi.
Iran menyangkal tuduhan tersebut.
(Uu.SYS/C/KR-GNT/A/B002)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
