"Pemerintah ingin membangun untuk kebaikan semua," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu.
Menurut Susi, dahulu selama bertahun-tahun pemerintah nyaris tidak mendapatkan apapun dan tidak bisa mengelola kawasan tersebut dengan tepat.
Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan bahwa banyak pemilik bakul ikan yang membayar sewa kepada para pengusaha yang mengelola di sana.
"Sudah saatnya kita tata dan kelola dengan benar. Tanah ini milik Perindo (BUMN Perikanan Indonesia). Yang punya tanah ingin membangun ya harus dikembalikan," katanya.
Sebagaimana diketahui, ada kapal nelayan anggota sejumlah asosiasi perikanan yang memilih berhenti beroperasi dikarenakan aturan moratorium kapal buatan luar negeri dan larangan "transshipment" (alih muatan di tengah laut), serta dinaikkannya sewa lahan secara sepihak di Muara Baru.
Selain itu, ditengarai pula adanya rencana sejumlah industri dan UMKM pengolah ikan di Muara Baru yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru juga akan menghentikan berbelanja ikan dari nelayan hingga aturan-aturan dan biaya sewa lahan yang memberatkan dicabut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana memperbarui kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, sehingga lebih terintegrasi yang dilengkapi dengan beragam fasilitas dan sarana modern untuk para nelayan.
"Di kawasan Muara Baru akan ada pasar ikan modern serta infrastruktur cold storage yang lebih profesional," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (27/9).
Menurut dia, pengembangan lahan di Muara Baru itu dijadwalkan bakal berlangsung selama sekitar tiga tahun dengan anggaran pembangunan sekitar Rp5 triliun.
Menteri Susi memaparkan, pembangunan itu bakal dilakukan dalam beberapa tahap antara lain dengan membenahi tempat pelelangan dan penjualan lapak ikan di sana.
Selain itu, lanjutnya, tahap berikutnya adalah membangun pasar ikan modern dengan memiliki fasilitas tersambung dengan jaringan internet.
Sedangkan sejumlah kendala yang dihadapi adalah sejumlah lahan yang dimiliki KKP dan Perikanan Indonesia ditengarai masih dikuasai oleh sejumlah pengusaha yang menyewakannya dengan harga yang tidak wajar.
Untuk itu, ujar dia, KKP telah mengemukakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan diharapkan ke depannya lahan-lahan tersebut bisa dikembalikan agar dapat dikembangkan sesuai rencana.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
