Deklarasi Bali yang dibacakan Ketua Steering Committee WCF 2016 Ananto Kusuma Seta saat penutupan Forum Kebudayaan Dunia ke-2 di Nusa Dua, Kamis, menekankan untuk bersama-sama meletakkan kebudayaan yang selama ini di belakang menjadi lokomotif pembangunan umat manusia di masa depan.
Dalam deklarasi disepakati untuk mendesak negara-negara anggota UNESCO dan masyarakat sipil untuk lebih luas berkomitmen, pertama, mendukung pelaksanaan penuh Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan bekerja menuju integrasi yang lebih nyata dan efektif dan pengarusutamaan budaya ke dalam strategi di semua tingkatan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.
Kedua, mempromosikan budaya perdamaian dalam masyarakat yang dapat mendorong masyarakat adil dan inklusif, yang menghargai keragaman nilai dan warisan budaya berserta perlindungannya terhadap budaya tersebut.
Ketiga, menggarisbawahi hasil dari enam simposium dalam Forum Kebudayaan Dunia dengan menyiapkan aksi yang beberapa diantaranya menyebutkan penguatan peran budaya dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, penguatan keterlibatan pemangku kepentingan menciptakan praktik terbaik untuk inklusif pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat promosi nilai-nilai multikulturalisme, hidup berdampingan secara damai.
Keempat, memperkuat peran pemuda dalam aktivitas ekonomi, budaya dan sosial-politik dan lingkungan dalam rangka mempromosikan pemahaman bersama dan membawa transformasi positif sosial dan kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk, tetapi tidak dibatasi, promosi ekonomi kreatif.
Kelima, mengenali peran organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan pengetahuan tentang kegiatan untuk memberdayakan konstituen dalam memajukan budaya progresif untuk inklusif pembangunan berkelanjutan.
Keenam, mengembangkan strategi yang berinvestasi pada orang dan memberdayakan peran masyarakat setempat termasuk dengan merumuskan rencana aksi untuk menjaga hubungan antara setiap rapat Forum Kebudayaan Dunia, membangun proses dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan budaya sebagai kekuatan dalam menyelesaikan masalah dunia.
Ketujuh, bekerja bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan semua rencana pembangunan berkelanjutan di bawah Agenda 2030 benar-benar responsif terhadap koteks budaya untuk menghasilkan yang lebih baik, hasil yang berkelanjutan dan adil untuk planet yang inklusif.
Ke delapan, dukungan UNESCO dalam setiap upaya untuk memperkuat perlindungan warisan budaya termasuk dari perang dan konflik.
Ke sembilan, memperkuat implementasi dan menekankan kebutuhan mengarusutamakan peran kebudayaan ke dalam indikator dan mekanisme laporan di setiap level Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Dan ke sepuluh, bekerja untuk mengembangkan sebuah Kerangka Kerja Aksi yang akan disajikan untuk diadopsi dan diluncurkan bersamaan pada pertemuan yang diselenggarakan di sesi ke-39 Konferensi Umum UNESCO pada Oktober 2017 dengan maksud untuk memperkuat tindak lanjuti mekanisme di bawah Agenda 2030.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hilmar Farid saat menutup WCF di Bali Nusa Dua Convention Center mengatakan deklarasi tersebut akan diterjemahkan ke dalam aksi yang lebih serius.
"Kita akan tindak lanjuti segera dan dibahas di pertemuan Januari 2017," ujar Hilmar.
Dalam kesempatan sama perwakilan dari 173 anak muda dari 39 negara juga mendeklarasikan hasil dari International Youth Forum (IYF) 2016.
Salah satu poin dalam deklarasinya adalah menggunakan teknologi digital dengan memanfaatkan dan mengembangkan "open source" untuk memajukan pendidikan, sosial, dan kebudayaan dalam waktu tiga tahun.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
