Susilo Yudhoyono berkomentar soal keadaan belakangan ini

Tentang putranya yang melangkah ke Pilkada 2017, dia menyatakan, di Cikeas, Jakarta Timur, Rabu, "Semoga Agus Harimurti Yudhoyono yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut berkompetisi, tidak dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

Sejak putranya itu mencalonkan diri, kata dia, "angin" menerpa dia dan keluarga secara sangat kencang.

Ada juga "analisis" bahwa ada seseorang atau partai politik mendanai rencana demonstrasi 4 November 2016.

Menurut Yudhoyono, jika ada analisis seperti itu dari intelijen maka hal itu adalah fitnah. "Fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan sekaligus itu penghinaan," kata SBY.

Tentang kematian pegiat HAM, Munir, yang dokumennya tidak ada sampai kini, dia katakan, masih ada pihak yang mengejar dan mencari-cari kesalahan dia terkait dokumen laporan TPF Munir. Bahkan, kata dia, ada yang mengatakan SBY harus diperiksa Jaksa Agung.

"Kemudian saya mendapat laporan bahwa jajaran Kejaksaan Agung mau bicara dengan saya. Apa tidak terbalik dunia ini jika SBY dituduh terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir. Come on, gunakan akal sehat," tegas Yudhoyono.

Dia menyatakan penegakan hukum terkait kasus Munir pada era pemerintahannya sudah dijelaskan terang benderang. Pemerintahan Jokowi, kata dia, juga sudah mendapatkan laporan rekomendasi TPF Munir.

"Jangan diputarbalikkan," kata SBY.

Yudhoyono juga menyanggah pemberitaan satu stasiun televisi bahwa harta SBY saat ini senilai Rp9 triliun.

"Perihal harta SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Rp9 triliun, `naudzubillahimindzalik`. Kalau benar, saya harusnya masuk daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Saja baca (majalahnya) sampai 10 kali tidak ada nama SBY di situ," kata SBY saat konferensi pers menyikapi situasi politik terkini, di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

SBY mengatakan pemberitaan hartanya Rp9 triliun pertama kali disiarkan sebuah televisi dan sampai sekarang belum diralat dan belum ada permintaan maaf dari stasiun televisi tersebut kepada dirinya.

Ia menegaskan, bukan berencana melayangkan somasi atau sejenisnya, melainkan hanya mengutarakan fakta yang terjadi. 

Menurut dia, pemberitaan itu entah disengaja atau tidak kemudian diviralkan.

"Fitnah keji ini kalau saya punya kekuasaan pada era sekarang, barang kali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit dan dalam waktu tiga hari sudah ketemu siapa yang pertama menyebarkan," kata dia. 

SBY mengaku memiliki mimpi bahwa orang-orang sepertinya dan rakyat kebanyakan jika difitnah televisi dan pelaku sosial media, bisa mendapat perlakuan dan keadilan yang sama.

"Karena keadilan bukan hanya monopoli pemegang kekuasaan. Termasuk saudara kita yang tidak punya pengacara," ujar dia. 

SBY juga menyesalkan adanya pemberitaan salah satu televisi swasta yang menyebutkan dirinya selaku mantan Presiden RI menerima rumah seluas 5.000 meter persegi dari negara.

Dia menegaskan, UU Nomor 7 tahun 1978 mengatur bahwa negra memberi sebuah rumah kediaman yang layak kepad mantan wakil presiden diberi.

Pada tahun 2014, UU itu dilengkapi dengan aturan luas tanahnya yang diberikan adalah maksimal 1.500 meter persegi.

"Dan yang diberikan negara kepada saya jumlahnya itu kurang dari 1.500 meter persegi. `No guilty feeling`, tenang dan bahagia menyebarkan berita (bohong) begitu," ujar SBY.

SBY menekankan dirinya ingin berbicara secara terbuka saja karena dia tidak menginginkan ada dusta. 

"Negeri ini negeri kita semua. Kita ingin pemerintahan Jokowi sukses tapi janganlah melakukan langkah tidak adil, mencederai harkat dan harga diri seseorang," kata SBY. 

Pada konferensi pers di Puri Cikeas, salah satu hal yang dibicarakan SBY menyangkut pandangannya terhadap rencana unjuk rasa sejumlah kelompok organisasi massa di Jakarta 4 November 2016.

SBY tidak menyediakan waktu tanya jawab dengan wartawan dalam konferensi pers tersebut karena enggan terjadi bias dalam hal-hal yang disampaikannya.