... pemerintah perlu memikirkan upaya lain dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat."
Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Komite Tetap Kerja Sama Bantuan/Pengembangan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin EBT) Hardini Puspasari mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang sementara keluar sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

"Langkah pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC, patut didukung dan diapresiasi," ujarnya saat dihubungi dari Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menurut dia, langkah tersebut secara otomatis akan memberi ruang besar bagi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar.

Selain itu, dikemukakan Hardini, meningkatnya kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat Indonesia menjadi prioritas mendesak yang memerlukan perhatian serius.

Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah diharapkan untuk segera mengembangkan sektor EBT secara serius dan fokus, sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran.

"Dengan berhenti sementara jadi anggota OPEC, maka pemerintah perlu memikirkan upaya lain dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengembangkan EBT," Katanya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan Indonesia membekukan sementara keanggotaanya dalam OPEC untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah," kata Presiden.

Adapun sidang OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari.

Untuk Indonesia, keputusan OPEC berarti memotong sekitar lima persen produksi per harinya. Hal ini, tidak sejalan dengan kepentingan nasional karena akan berimbas pada angka penerimaan negara.

Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016