"Kami akan pantau langsung kasus ini dari Jakarta," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Menurut dia, dalam pembangunan proyek Taman Sehati sering kali "mangkrak" karena kepala daerah meminta "bonus" atas pengerjaan proyek itu.
Bonus itu berkisar antara 10-20 persen dari nilai proyek yang dilakukan kontraktor. "Tentu kontraktor (pemborong) menjadi kekurangan dana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut," katanya.
Tetapi ada juga proyek yang disengaja di"mangkrak"kan agar pemerintah daerah kembali mengucurkan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun berikutnya.
Dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daerah setempat seharusnya seluruh aspek dari pejabat hingga penegak hukum memberikan dukungan dan menjaga proyek dari permainan kotor oknum kepala daerah.
Ia menduga Proyek Penataan Taman Stadion Wibawa Mukti (Taman Sehati) yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD murni Kabupaten Bekasi tahun 2016 oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu "mangkrak".
Proyek tersebut hingga kini belum selesai, padahal penyerapan anggarannya disinyalir sudah "progres" seratus persen.
Dari informasi yang diperoleh, proyek Taman Sehati merupakan satu paket dengan penataan tata ruang setempat guna menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2016.
Paket proyek itu dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu proyek perbaikan jalan dan penataan Taman Sehati di depan Stadion Wibawa Mukti.
Sementara Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dicky saat dikonfirmasi terkait permasalahan ini sedang tidak ada di kantor.
Salah satu staf mengatakan bahwa kabid sedang ada dinas di luar. "Silahkan besok ke sini aja lagi," katanya.
Pewarta: Mayolus Fajar D
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
