"Demi kepentingan bangsa dan negara, serta demi menjaga nama baik dan kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar, kami semua mengikhlaskan kader yang disebut namanya tersangkut dugaan korupsi pengadaan e-KTP untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku," kata Doli di Jakarta, Rabu.
Doli berharap kepada siapapun kader Golkar yang namanya terkait dugaan korupsi KTP elektronik bisa jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan kooperatif guna membongkar kasus itu setuntas-tuntasnya.
Sementara Kepada KPK, Doli berharap lembaga itu tetap independen, objektif, tidak tebang pilih, dan transparan.
"Saya berharap agar kasus ini dapat dituntaskan secara cepat dan efektif. Jangan buang waktu apalagi ada penundaan-penundaan yang berlatar belakang politis. Karena ini bukan saja menyangkut individu, namun juga mempertaruhkan keberadaan partai politik dan institusi DPR," kata dia.
Menurut Doli, kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu konsolidasi partai politik dan DPR, sehingga turut mengganggu konsolidasi proses politik dan demokrasi di Tanah Air.
Dia juga berharap kasus ini tidak dipolitisasi untuk tujuan mengerdilkan partai politik tertentu. Oleh karena itu dia meminta semua pihak yang terlibat harus di hukum tanpa terkecuali.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan pihaknya tidak berwenang mengambil keputusan apapun terhadap kader Golkar yang namanya disebut terlibat kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
Sejauh ini Dewan Pakar Golkar hanya mencermati perkembangan yang ada.
"Saya ingatkan, bahwa itu bukan kewenangan Dewan Pakar, melainkan DPP yang akan menentukan. Tapi sekarang saya kira belum saatnya bagi DPP menentukan," ujar Agung Laksono.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
