"Insya Allah sudah dijadwalkan akan dibuka Bapak Presiden," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja juga dijadwalkan akan menjadi pembicara dan narasumber.
Ketum Hipmi juga menuturkan, Rakernas akan dihadiri sebanyak 1500 pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah se-Indonesia yang akan berlangsung sampai beberapa hari.
Kali ini, Rakernas mengangkat tema "Economic Revolution: Berkeadilan dan berkelanjutan", serta juga akan membahas konsolidasi internal serta perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.
"Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah," paparnya.
Bahlil memberi contoh, terkait disparitas dunia usaha, pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999.
Sebab itu, Hipmi tidak mendukung uji materi atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena penguatan KPPU diperlukan guna mencegah disparitas yang terlalu besar di dunia usaha.
Ketum Hipmi mengemukakan, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha.
Herannya, ujar dia, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha, sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.
Bahlil mengatakan, gejala tidak sehat tersebut dapat dilihat dari sulitnya usaha level menengah masuk ke jajaran usaha berukuran besar.
"Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi dia naik kelas," tegasnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
