Pernyataan Hariri datang saat badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR mengatakan lebih dari enam juta warga Suriah telah meninggalkan negara mereka sejak perang sipil meletus di sana pada 2011.
Dari jumlah tersebut, Lebanon sudah menampung lebih dari satu juta warga Suriah, sekitar seperempat dari penduduknya berjumlah empat juta.
"Masalah ini sudah mencapai titik puncak bagi kami di Lebanon... Kami ingin komunitas internasional mendengarkan kami dan memahami bahwa Lebanon sedang menghadapi krisis," kata Hariri kepada media asing di Beirut, menjelang konferensi internasional mengenai masa depan Suriah pascakonflik yang akan diadakan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brussel pada 5 April.
Perdana Menteri mengatakan dia akan mengajukan permintaan investasi internasional untuk memperbaiki infrastruktur, termasuk sekolah, jalan, lingkungan dan keamanan di Lebanon dalam konferensi tersebut.
Dia akan mengusulkan komunitas internasional "berkomitmen memberikan... 10.000 hingga 12.000 dolar AS (sekitar Rp133 juta - Rp159 juta) kepada setiap pengungsi (di Lebanon) selama lima sampai tujuh tahun.”
Hariri mengatakan kepada wartawan dia juga khawatir krisis pengungsi akan menjalar ke tingkat sosial karena ada "ketegangan besar" antara warga Lebanon dan Suriah di sebagian besar masyarakat.
"Saya mengkhawatirkan gejolak sipil," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Arus pengungsi Suriah di Lebanon membuat sumber daya ekonomi negara itu makin mepet menurut Perdana Menteri.
Dalam sistem pendidikan, ruang-ruang kelas jadi makin penuh dengan jumlah murid bertambah dua kali lipat dalam enam tahun untuk mengakomodasi anak-anak Suriah.
Tidak seperti pengungsi Palestina yang tinggal di kamp-kamp yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengungsi Suriah di Lebanon tinggal di kamp-kamp informal.
"Beberapa mengatakan kami harus punya kamp pengungsi di Lebanon, saya bilang Lebanon sudah menjadi satu kamp pengungsi besar," kata Hariri.
Lebanon, yang infrastrukturnya hancur selama perang 15 tahun yang berakhir tahun 1990, sedang berjuang menghadapi endemi korupsi dan utang publik yang mencapai 140 persen dari Produk Domestik Bruto. (mr)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
