Sengketa pilkada Papua

Senin, 30 Juli 2012 15:49 WIB

Sengketa pilkada Papua

Majelis Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua Timothius Murip (layar monitor) pada sidang sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/7). KPU selaku pemohon berdasarkan sejumlah fakta hukum yang diajukan menilai DPR Papua selaku termohon tidak memiliki kewenangan menerbitkan regulasi untuk menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua selain dari KPU dan KPU Provinsi Papua. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Sengketa pilkada Papua

Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai (kedua kiri) dan Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda (kiri) menyimak keterangan Ahli Politik J. Kristiadi (kanan) pada sidang sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/7). KPU selaku pemohon berdasarkan sejumlah fakta hukum yang diajukan menilai DPR Papua selaku termohon tidak memiliki kewenangan menerbitkan regulasi untuk menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua selain dari KPU dan KPU Provinsi Papua. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Sengketa pilkada Papua

Anggota KPU Ida Budhiati (kanan) dan Anggota KPU Arief Budiman (kedua kanan) menyimak keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua Timothius Murip (kiri) pada sidang sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/7). KPU selaku pemohon berdasarkan sejumlah fakta hukum yang diajukan menilai DPR Papua selaku termohon tidak memiliki kewenangan menerbitkan regulasi untuk menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua selain dari KPU dan KPU Provinsi Papua. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)