(Antara)-Penolakan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari, alias Full Day School, marak di sejumlah daerah. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Ahmad Syafii Maarif, menyebut, kebijakan itu memang tidak dapat dipaksakan. Namun, jangan digiring ke ranah politik.