Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin, menegaskan, Pemerintah bersama DPR RI perlu secepatnya menguak tabir dan kemelut di balik kehadiran laboratorium riset milik Angkatan Laut Amerika Serikat (NAMRU-2) di lingkungan Departemen Kesehatan Indonesia. "DPR RI harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan mengagendakan kasus NAMRU-2 ini," katanya kepada ANTARA menanggapi kontroversi sekitar 30 tahun kehadiran NAMRU yang belakangan oleh beberapa kalangan dianggap menjadi "sarang" mata-mata pihak asing. Tjahjo Kumolo selanjutnya berpendapat, setidaknya ada dua hingga tiga hal yang perlu mendapat klarifikasi mengenai eksistensi NAMRU-2, terkait sejumlah kontroversi di ranah publik belakangan ini. "Karena itu, saya mendesak Dewan membentuk Pansus NAMRU-2, karena ini sudah menyangkut kedaulatan negara dan harga diri bangsa," katanya. Ia juga berturut-turut meminta kepada beberapa pihak untuk melakukan klarifikasi sehubungan berbagai pernyataan yang berkembang di masyarakat. "Yakni dari Dino Pati Djalal (juru bicara kepresidenan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso serta mantan Panglima TNI Djoko Suyanto," ujarnya. Persaingan Bisnis Di samping klarifikasi yang bersangkut paut dengan kedaulatan negara dan harga diri bangsa, Tjahjo Kumolo dkk juga menyorot kemungkinan adanya persaingan bisnis di balik terkuaknya kasus NAMRU-2 ini. "Perlu juga disorot kecenderungan `persaingan bisnis` antara Departemen Kesehatan (Depkes) versus NAMRU-2. Dalam hal ini, harus pula dicari siapa aktor yang bermain dan apakah kasus NAMRU-2 hanya taktik Menteri Kesehatan (Menkes) mengalihkan perhatian dan isu saja," ujarnya. Sebab, menurutnya, kiprah dan kebijakan Menkes banyak mengalami kegagalan di Depkes. "Misalnya kasus Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (Askesin), kasus flu burung dan masih merebaknya kasus gizi buruk di mana-mana, dan lain-lain," ungkapnya. Karena itu, demikian salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, ini DPR RI harus berinisiatif membentuk Pansus guna mengurai masalah ini, agar `clear`. "Karena, masalah ini menyangkut hubungan dua negara dan kedaulatan negara. Presiden Yudhoyono harus merespons ini dengan serius, jangan hanya diam saja," tandas Tjahjo Kumolo.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008