Semarang (ANTARA News) - Kota Semarang dijadikan proyek percontohan pertama di Indonesia pembangunan perumahan bagi pekerja, yang dibangun di Kawasan Industri Wijayakusuma di Kecamatan Tugu. Peletakan batu pertama perumahan tersebut, Sabtu, dilakukan oleh tiga menteri yakni Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy`ari, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Direncanakan pembangunan perumahan pekerja/buruh PT Sango Ceramics Indonesia di Desa Karanganyar, Tugu tersebut pada tahap awal dibangun 200 unit rumah dan secara keseluruhan akan dibangun 2.000 unit. Menakertrans Erman Suparno mengatakan, untuk membantu pekerja mendapatkan perumahan tersebut mereka mendapat dana subsidi dari Depnakertrans Rp1,5 juta dan dari Kementerian Perumahan Rakyat Rp7,5 juta-14 juta. Sedangkan Departemen Pekerjaan Umum membantu pembangunan sarana prasarana. Menurut dia, perumahan pekerja tersebut akan dibangun di seluruh Indonesia. Setelah Semarang, juga akan dibangun di Solo. Ia mengatakan, pembangunan perumahan pekerja itu merupakan bagian dari Program Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemajuan dunia usaha di Indonesia. Menakertrans menyatakan, rumah sebagai kebutuhan pokok selain pangan dan sandang, memiliki fungsi sebagai tempat berteduh, beristirahat sekaligus pusat pembinaan keluarga yang akan menentukan kualitas generasi mendatang. Kepemilikan rumah, katanya, berkaitan pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa serta menciptakan ketenangan kerja dan usaha yang berujung pada peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. Namun, faktanya sebagian besar pekerja masih menerima upah dalam kisaran upah minimum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain biaya makan minum, biaya pendidikan anak, dan biaya tranportasi ke tempat kerja. "Akibatnya, sebagian besar pekerja di Inddonesia belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah konkrit melalui pembangunan rumah dengan bantuan fasilitas dan subsidi sehingga biaya menjadi terjangkau oleh kalangan pekerja," katanya. Ia mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pengadaan perumahan dan pengembangan permukiman pekerja, tenaga kerja Indonesia dan transmigran maka Depnakertrans melakukan kesepakatan bersama dengan Kementerian Negara Perumahan rakyat dan Departemen PU yang diwujudkan dengan peluncuran GNPRS di seluruh Indonesia. Dengan adanya penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja dalam bentuk program pemilikan rumah, katanya, diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hak hidup layak bagi pekerja. Hal ini disadari berkaitan langsung dengan produktivitas kerja, ketenangan berusaha yang berujung pada peningkatan kesejahteraan pekerja, iklim investasi yang kondusif serta kemajuan dunia usaha.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008