Oleh Rolex Malaha Makassar (ANTARA News) - Seorang anggota Reserse Kepolisian Resort Kota (Polresta) Makassar Timur, Sulawesi Selatan, Selasa, terkapar di aspal setelah sebuah batu besar bersarang tepat di batang hidungnya. Darah mengucur deras dari hidung korban yang tertelungkup di aspal, di tengah kerusuhan menyusul unjuk rasa mahasiswa yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Hampir lima menit, anggota kepolisian berpakaian preman itu pingsan, sebelum dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara untuk mendapat perawatan. Seorang rekannya, AKP Yakob Mone, yang berpakaian dinas juga luka di kepala akibat lemparan batu, sementara dari kalangan mahasiswa, sedikit-dikitnya lima orang luka-luka terkena pentungan dan lemparan batu petugas. Lima mahasiswa lainnya ditangkap dan dibawa ke markas Polresta Makassar Timur. Sebelumnya, polisi bentrok dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar yang berdemonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kampus mereka di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Pada awalnya, mahasiswa berunjuk rasa secara lancar walau diwarnai pembakaran ban bekas, seperti yang biasa dilakukan bila mahasiswa berdemo di tempat itu. Situasi berubah kisruh, ketika mahasisa menghentikan mobil tangki pengangkut BBM yang melintas di lokasisi unjuk rasa, dan mahasiswa menempeli mobil itu dengan poster-poster kecaman terhadap pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Akibatnya, Jalan Sultan Alauddin yang menjadi poros ekonomi penting di Sulawesi Selatan macet total. Polisi kemudian menghalau mahasiswa yang menyandera mobil tersebut, dan berupaya memadamkan kobaran api yang membakar ban bekas dan mengepulkan asap hitam di tengah jalan. Tindakan polisi itu mendapat perlawanan mahasiswa, sehingga bentrok tidak terelakkan. Aksi baku lempar terjadi, sebelum polisi mendesak mahasiswa masuk ke dalam kampus dan menangkap lima orang diantaranya. Melihat rekan-rekan mereka ditangkap, mahasiswa UIN yang semakin bertambah jumlahnya kemudian melakukan perlawanan dengan melemparkan batu. Bentrokan terjadi beberapa kali, hingga personel bantuan dari Brigade Mobil Daerah (Brimobda) Sulsel yang dilengkapi mobil kanon air tiba di lokasi. Situasi terkendali setelah Polwiltabes Makassar mengerahkan ratusan anggota Brimob Polda membuat pagar betis di depan pintu gerbang Kampus UIN. Kapolresta Makassar Timur, AKBP Kamaruddin, juga menenangkan mahasiswa dengan menjanjikan akan melepas para mahasiswa usai dimintai keterangan, sementara mahasiswa mengancam akan membuat aksi yang lebih besar bila rekan-rekan mereka tidak dibebaskan sebelum salat maghrib. Menyusul terjadinya bentrokan itu, toko-toko dan kios di sekitar kampus UIN serentak tutup. Aksi demo anti-kenaikan BBM di Makassar itu diperkirakan akan meluas di hari-hari berikutnya, namun pihak aparat keamanan mengaku sudah siap mengantisipasinya. Kapolwiltabes Makassar, Kombes Pol. Genot Haryanto, mengatakan mahasiswa dan masyarakat boleh saja berunjuk rasa namun, harus sesuai aturan dan mengingatkan, agar mereka tidak berbuat anarkis dan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Insiden bentrokan polisi-mahasiswa itu mendapat sorotan berbagai pihak, diantaranya dari pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr H. Halide, yang menyesalkan peristiwa tersebut. Menurut dia, rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM itu pasti mendapat reaksi keras dari masyarakat, terutama mahasiswa, apalagi mahasiswa Makassar selama ini memang dikenal cukup reaktif terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka nilai merugikan rakyat. "Pemerintah sudah berulangkali menaikkan harga BBM dan ini pasti mendapat reaksi karena akan menambah penderitaan rakyat. Seharusnya jika mengambil suatu kebijakan harus total dan sudah memikirkan dampaknya jauh ke depan," katanya. Kebijakan menaikkan harga BBM sudah beberapa kali dilakukan pada era reformasi termasuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan M. Jusuf Kalla (JK). "Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membuat perencanaan jangka panjang ataupun menengah," katanya. Menurut Halide, idealnya kebijakan menaikkan harga BBM ini harus merupakan kebijakan atau langkah terakhir dari pemerintah karena kenaikan harga BBM akan berdampak luas pada sektor lainnya. Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin apabila rencana menaikkan harga BBM itu benar-benar direalisasikan, katanya, karena selama ini pemerintah kurang berani melepas kebijakan menghentikan subsidi BBM bagi angkutan pribadi. "Seharusnya dari dulu itu sudah diberlakukan dan yang wajib disubsidi hanya kendaraan umum yang menjadi alat transportasi massa," katanya. Sementara itu, Rusman, pedagang sayur yang sehari-hari membawa dagangannya berkeliling dengan sepeda motor di kompleks Asrama Polisi Tallo, mengaku kecewa dan sedih mendengar rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Kalau bensin dinaikkan, otomatis kami pedagang kecil ini akan terbebani. Sekarang saja sudah sulit untuk menjual, jangan tambah lagi kesulitan dan penderitaan kami," ujarnya. Sedangkan, Ny. Hayati, ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, mengatakan bahwa keluarga tidak mampu seperti dirinya akan tambah menderita dengan kenaikan harga BBM. "Sekarang saja, harga-harga sembako sudah naik cukup tinggi. Kalau harga BBM naik, maka harga-harga itu akan naik lagi sebab pasti ongkos angkutan akan naik," ujarnya kesal. Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Paskah Suzetta, mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. "Jadi, kenaikan BBM-nya maksimal 30 persen," kata Paskah di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian-kajian untuk berbagai persiapannya dan minimal membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Persiapan juga terkait dengan rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi dari dampak kenaikan harga BBM tersebut kepada masyarakat "kelas bawah" yang paling terkena dampak kenaikan harga. Dengan kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 30 persen, pemerintah dapat mengurangi tekanan beban subsidi dalam APBN 2008 sampai Rp35 triliun. Hasil pengurangan subsidi itu akan dialihkan untuk kompensasi kepada rakyat kecil. Pengamat ekonomi Unhas, Dr Marzuki mengatakan, kenaikan harga BBM sulit dihindari untuk mengurangi tekanan terhadap APBN, namun pemerintah harus membuat kebijakan meminimalisasi dampak kenaikan harga tersebut. Sedangkan, pihak Organda di Sulsel menyebutkan, bila harga BBM naik 20 persen maka tarif angkutan akan naik sampai 30 persen. Bila itu terjadi, maka harga berbagai jenis kebutuhan masyarakat, utamanya sembako akan bergerak naik dan dipastikan inflasi akan terdongkrak ke atas. "Kami perkirakan, inflasi di Makassar akan menembus angka 13 persen tahun 2008 ini kalau harga BBM benar-benar dinaikkan," kata Kepala BPS Sulsel, Bambang Suprianto. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008