Markas Besar PBB, (ANTARA News) - China dan Indonesia, Kamis, menolak gagasan Prancis agar Dewan Keamanan PBB menekan Myanmar sehingga pemerintah negara itu membuka akses penuh untuk tenaga bantuan asing menyusul bencana akibat topan Nargis. Badan pangan PBB dan Palang Merah/Bulan Sabit Merah mengemukakan mereka akhirnya mulai menerbangkan pasokan bantuan darurat setelah dihambat oleh junta meski para diplomat Barat dan pejabat PBB mengeluh kemajuannya terlalu lambat. PBB memperkirakan bahwa 1,5 juta orang "kena dampak yang parah" akibat topan tersebut dan ada kebutuhan untuk bantuan makanan serta pasokan lainnya setelah 100 ribu orang dikhawatirkan tewas oleh bencana yang terjadi hari Sabtu itu. Prancis mengusulkan adanya sedikit penggunaan konsep "tanggungjawab untuk melindungi" dari PBB sehingga bantuan bisa dikirim tanpa perlu menunggu persetujuan dari pemerintah Myanmar. Usaha Prancis untuk membawa hal tersebut ke DK PPB ditolak pada Rabu oleh China, Vietnam, Afrika Selatan dan Rusia. Wakil Indonesia maupun China menentang politisasi masalah tersebut dan menolak dugaan para wartawan bahwa Myanmar menghambat tenaga bantuan internasional termasuk para pejabat PBB dengan tidak menerbitkan visa. "Kami kira ada forum-forum yang lebih baik untuk membicarakan dimesi kemanusiaan mengenai situasi Myanmar," kata Dubes RI, Marty Natalegawa kepada para wartawan menjelang pertemuan DK PBB. "Sudah ada kesiapan di pihak Myanmar untuk membuka diri bagi bantuan," katanya lalu mengemukakan bahwa yang paling tidak diinginkan adalah mempolitisir realitas teknik dan situasi di lapangan." Wakil Inggris, John Sawers, juga memperkirakan negaranya meragukan ikut sertanya gagasan "tanggungjawab untuk melindungi". "(konsep) Itu kaitannya dengan aksi genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan sejenisnya, bukan untuk diterapkan kepada bencana alam," kata Sawers kepada para wartawan. Dubes Prancis untuk PBB Jean-Maurice Ripert berikrar dirinya akan berusaha kembali untuk membujuk 15 negara anggota DK PBB bahwa saat ini adalah waktu untuk turun tangan. Tidak jelas kapan dan bagaimana DK PBB akan kembali membahas hal tersebut. Wakil tetap Beijing, Dubes Liu Zhenmin, menegaskan bahwa China, yang punya hak veto, menentang keterlibatan apapun dari DK PBB. "Isu saat ini di Myanmar adalah bencana alam," katanya. "Ini bukan isu DK PBB. Mungkin itu isu bagus bagi forum lain di PBB." Liu mengatakan DK PBB sebaiknya tidak mempolitisasi isu tersebut dan sebaiknya "membiarkan bantuan kemanusiaan berlanjut." Kepala urusan bantuan kemanusiaan PBB, memberi sinyal bahwa pendekatan Prancis itu tidak menolong dan dapat dilihat sebagian pihak lain sebagai konfrontasi.(*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008