Jakarta (ANTARA News) - Upaya meninggikan dan melebarkan tol Prof Sedyatmo (ruas tol Bandara Soekarno-Hatta) sebagai langkah untuk mengantisipasi banjir dan kemacetan terkendala hutan mangrove (bakau) yang ditanam untuk menahan hempasan air laut. Wakil Ketua Komisi V (bidang perhubungan) Yosef Umarhadi didampingi Anggota Fraksi PDIP Mangara Siahaan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa untuk meninggikan tol bandara sebenarnya tidak masalah dan hal itu didukung DPR RI. Tetapi untuk melebarkan tol tersebut harus membabat hutan bakau. "Kalau untuk `fly over` sudah lama kita ingatkan. Tetapi untuk melebarkannya hingga tiga jalur masih terkendala adanya hutan mangrove yang harus dibabat," katanya. Menurut dia, Departemen Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Jasa Marga dalam Raker dengan Komisi V sudah menyiapkan anggaran untuk meninggikan dan melebarkan jalan tersebut. Tetapi Departemen Kehutanan masih melarang adanya pembabatan hutan mangrove tersebut. "Pemerintah DKI juga keberatan, meminta pengganti dua kali lipat," katanya. Akibatnya, pelebaran jalan tol untuk mengantisipasi kepadatan lalulintas belum terwujud. "Akses ke bandara memang sudah tidak memadai lagi. Karena itu, harus ada alternatif ditinggikan dan dilebarkan. Itu harus dilakukan walaupun biayanya sangat mahal," katanya. Alternatif menyediakan akses bandara baik meninggikan maupun melebarkan jalan tol harus dilakukan karena lalulintas akan semakin padat dan banjir dikhawatirkan akan terulang. "Bandara sebenarnya tak terganggu walaupun ada banjir di jalan tol, tetapi akses menuju ke sana yang terganggu sehingga operasionalnya terpengaruh karena banyaknya calon penumpang yang terlambat," katanya. Mengenai akses menuju bandara dengan kereta api, dia mengungkapkan hal itu juga tidak mudah diwujudkan karena harus ada pihak ketiga sebagai investor. "PT KAI dan PT Angkasa Puar II sudah menjalin kerjasama, tetapi belum ada ketersediaan dana. karena itu, dibutuhkan pihak ketiga sebagai penyandang dana," katanya. Mangara Siahaan yang juga Anggota Komisi V DPR RI mengungkapkan, untuk mendorong pemerintah mengatasi berbagai persoalan terkait bandara, Komisi V akan membicarakannya dengan Menteri PU dan pihak Jasa Marga. "Persoalan di bandara kini sangat mendesak diselesaikan. Kalau tidak, banjir akan terus terjadi dan kita akan malu kepada dunia internasional," katanya. Dia mengungkapkan, untuk mengantisipasi terjadinya banjir, instansi pemerintah masih berbeda sikap. Padahal perbedaan itu semestinya tidak perlu berlarut-larut. "Kalau berlarut-larut seperti ini, banjir akan terulang lagi dan masyarakat akan menjadi korban," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008