Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dinilai akan menyusahkan masyarakat. Ketua DPP PKB Effendy Choirie di Jakarta, Minggu, menyatakan pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain dalam menyiasati kenaikan harga minyak mentah dunia yang tidak membebani masyarakat. "Masih banyak cara-cara lain yang bisa diambil pemerintah," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI itu. Misalnya, kata dia, dengan menindak tegas mafia BBM yang menyebabkan pendistribusian BBM tidak tepat sasaran. Dalam menyikapi rencana kenaikan BBM, DPP PKB melakukan rapat koordinasi dengan jajaran FKB guna menyatukan persepsi. Apalagi, Senin (12/5) akan dilaksanakan rapat paripurna di DPR terkait persoalan BBM tersebut. Bahkan, kata Effendy, jajaran PKB dan FKB siap turut ke jalan bersama-sama elemen lain jika rencana kenaikan BBM jadi dilaksanakan. Sekjen PKB Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid mengatakan, kenaikan BBM akan menambah jumlah rakyat miskin. "Industri menengah ke bawah akan gulung tikar," katanya. Sementara itu Ketua Umum PKB Ali Masykur Musa mengatakan, dari pengurangan subsidi harga BBM itu pemerintah akan menerima Rp35 triliun, tapi anggaran yang dikembalikan kepada masyarakat kecil melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya Rp3 triliun dan Raskin Rp3 triliun. "Jadi, selebihnya untuk kepentingan obligor. Itu jelas tak manusiawi, dan kenaikan BBM ini merupakan pengingkaran terhadap semangat pembukaan UUD 1945 dan konsensus Washington DC. Dengan menghilangkan subsidi nasional berarti telah membuka liberalisasi ekonomi," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008