counter

Daniel Johan: DPW-DPC PKB puas kinerja Muhaimin

Daniel Johan: DPW-DPC PKB puas kinerja Muhaimin

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar saat memberikan sambutan dalam kegiatan pembukaan muktamar PKB ke V, di Nusa Dua, Bali pada Selasa, (20/8) (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2019)

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB demisioner, Daniel Johan mengatakan proses aklamasi terpilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 karena seluruh DPW dan DPC puas atas kinerja Muhaimin memimpin partai tersebut.

"Aklamasi tersebut desakan DPW dan DPC. 100 persen DPW dan 100 persen DPC menginginkan Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB periode 2019-2024," kata Daniel Johan di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Dia mengatakan, DPW dan DPC PKB menilai apa yang dilakukan Muhaimin di periode 2014-2019 telah meningkatkan suara partai secara signifikan, dalam hal jumlah suara dan jumlah kursi di parlemen.

Menurut dia, peningkatan jumlah kursi tersebut bukan hanya di DPR RI saja namun di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Peningkatan suara PKB merata di semua wilayah, apalagi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlahnya meningkat 200 persen," ujarnya.

Menurut Daniel, peningkatan suara PKB itu karena Muhaimin rajin menemui kader dan keliling nusantara untuk menghadiri setiap kegiatan yang dilakukan DPW dan DPC PKB.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2019-2024 secara aklamasi dalam Rapat Pleno Muktamar VI PKB 2019 pada Rabu dini hari.

"Secara aklamasi memutuskan menetapkan Dr H. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024 sekaligus sebagai mandataris tunggal Partai Kebangkitan Bangsa," kata pemimpin sidang Ida Fauziyah dalam rapat pleno di Hotel Westin, Bali, Rabu dini hari.

Ida mengatakan keputusan itu diambil setelah diperlihatkan surat dukungan yang sudah diserahkan seluruh 34 DPW PKB kepada Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PKB.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden kritik terlalu banyaknya peraturan, hambat investasi

Komentar