Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, aparat keamanan jangan sekali-kali menghadapi pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan, apalagi dengan menggunakan senjata. "DPR tidak pernah setuju adanya kekerasan dalam menghadapi berbagai unjuk rasa yang kini marak terkait rencana kenaikan harga BBM," katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat. Di saat yang sama Agung juga mengingatkan agar mahasiswa menjaga diri serta tidak berlaku anarkis. Ia sudah mencari informasi bahwa terkait pengamanan pengunjuk rasa di lingkungan DPR, aparat keamanan hanya dilengkapi tameng dan pentungan saja. Karena itu, ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka ada proses hukum yang mengiringi. "Tapi jangan sampai pula jika tidak ada kesalahan dari pengunjuk rasa aparat kemudian bertindak represif," ujarnya. Ditegaskannya, DPR adalah rumah rakyat, namun juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Pertimbangkan kembali Mengenai harga BBM, Agung kembali mengimbau pemerintah agar mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM. Menurut dia, DPR masih melihat perlunya penekanan pada opsi-opsi di luar kenaikan harga BBM. Mengenai rapat konsultasi antar pimpinan fraksi dan DPR, ia mengatakan bahwa forum tersebut bukan tempat pengambilan keputusan DPR. Namun demikian, hal itu bukan berarti DPR tinggal diam terhadap rencana kenaikan harga BBM, melainkan melanjutkan pengambilan keputusan pada alat-alat kelengkapan DRP yang ada, seperti komisi terkait dan fraksi-fraksi. Pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi BBM menyusul kenaikan harga minyak dunia. Untuk mengurangi beban rakyat miskin, pemerintah telah menyiapkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tujuh bulan yang tersisa pada 2008 sebesar Rp100 ribu untuk masing-masing keluarga per bulannya bagi sekitar 19,2 juta keluarga. Departemen Keuangan telah mencairkan anggaran BLT untuk tahap pertama, periode Juni-Agustus 2008 sebesar sekitar Rp4 triliun, sehingga program kompensasi kenaikan harga BBM itu siap segera disalurkan. Namun keputusan pemerintah itu memperoleh penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan melakukan evaluasi kesiapan program BLT pada Jumat (23/5). (*)

Copyright © ANTARA 2008