Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah di Wisma Negara, Jakarta, Senin, menerima 15 perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Tadi saya bersama Mensesneg (Hatta Radjasa), Seskab (Sudi Silalahi) dan Menakertrans (Erman Suparno) menerima perwakilan SPSI yang berunjuk rasa di depan Istana," kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Kantor Presiden Jakarta, Senin. Menurut Andi, perwakilan SPSI tersebut menanyakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan sejumlah hal yang terkait dengan kepentingan kaum pekerja, antara lain kekhawatiran terjadinya PHK. "Tadi kami berdialog dan telah dijelaskan. Pertemuan berlangsung dengan baik," katanya. Menurut dia, untuk menjawab kekhawatiran atas isu pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah pusat mendorong agar para gubernur, bupati dan walikota mengimbau dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah terbuka terhadap kelompok-kelompok yang melakukan unjuk rasa untuk berdialog dengan pemerintah atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. "Mungkin kami bisa berbeda pendapat, tapi dapat mendengar aspirasi secara langsung. Hal ini lebih efektif dari pada unjuk rasa," tegasnya. Sampai saat ini, katanya, pemerintah masih terus memantau perkembangan unjuk rasa yang terjadi di depan Istana atau di daerah terkait kebijakan tersebut. "Unjuk rasa adalah hak warga negara selama dilakukan dengan tertib, maka tidak masalah. Presiden juga telah meminta aparat untuk menangani unjuk rasa dengan cara damai dan persuasif," tegasnya. Menurut Andi, Presiden menilai situasi masih terkendali. Mengenai unjuk rasa yang berakhir ricuh di Universitas Nasional, Andi memaparkan pemerintah mengetahui insiden itu dan akan melakukan investigasi. Sekitar seribu buruh dari wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi dan kota lain di Jawa Barat, Senin, berdatangan ke depan Istana Merdeka untuk berunjukrasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Keberadaan mereka menyebabkan Jalan Merdeka Utara ditutup, sedangkan arus lalu lintas di jalan tersebut dialihkan ke jalan lain. Ribuan buruh itu datang dari berbagai titik, antara lain dari Stasiun Gambir yang terletak di samping Monas dan terdapat pula pendemo yang berasal dari kawasan Bundaran HI, datang dengan pengawalan polisi. Setelah berkumpul di Istana, para pengunjuk rasa berorasi yang isinya mengecam kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak kebijakan kompensasi dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, sejumlah orator juga meminta agar para buruh yang berdemo untuk tetap berdiri dan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Hal itu karena terdapat sebagian pengunjuk rasa yang hanya duduk-duduk dan berteduh di tepi jalan raya. Menurut rencana, para buruh akan menyampaikan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi permintaan agar kenaikan harga BBM dibatalkan. Ratusan aparat kepolisian yang juga diikuti unsur Polwan disiagakan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka. Terlihat pula kawat berduri dan beberapa mobil water cannon. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008