Jakarta, (ANTARA News) - Taruhannya demikian besar, nasib rakyat! Karena itu tebar popularitas belum cukup menjadi syarat bagi pemimpin yang mumpuni di masa depan, kata Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto. Keduanya menyampaikan "premis pemimpin" itu ketika menjadi pembicara pada Seminar Nasional "Potret Indonesia: 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Reformasi" yang diselenggarakan Persatuan Alumni Gontor (Pagon) di Jakarta, Sabtu. Sutiyoso menegaskan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan tampak kompleks. Faktor kepemimpinan nasional menjadi penting dan strategis. Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati mencari pemimpin. Salah memilih pemimpin, nasib negara bisa bertambah runyam. "Pemimpin itu harus bisa menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan mengelola sumber daya alam yang besar ini. Jadi memilih pemimpin bukan asal-asalan, `ujug-ujug` (tiba-tiba) jadi pemimpin. Jangan salah cari pemimpin terbaik," katanya. Ia menyebut kriteria pemimpin bangsa ke depan yakni memiliki pengalaman memimpin, memiliki rekam jejak atau "track record" yang teruji baik, serta harus memiliki nyali besar agar mampu melakukan terobosan besar saat memimpin. "Kalau memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas, nanti bisa saja Tukul Arwana (pelawak) yang jadi karena dia sangat populer, tapi bagaimana nasib bangsa," katanya memberi contoh. Senada dengan itu, Wiranto juga mengingatkan rakyat agar jangan memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas dan penampilan. Karena itu, ia memprihatinkan munculnya gejala atau tren bintang film yang mampu mengalahkan para politisi untuk menjadi pemimpin di daerah. "Bagaimana kalau negeri ini nanti dipimpin oleh yang bukan ahlinya, padahal begitu banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan. Ini memprihatinkan," katanya. Wiranto menyebut empat kriteria pemimpin bangsa yang disingkat menjadi STMJ yaitu Sadar bahwa jabatan dari Allah itu untuk kemaslahatan, Tahu masalah yang dihadapi serta solusinya, Mau dan mampu mengatasi masalah, serta Jamin jabatan itu mewakili rakyat sehingga harus mengabdi untuk rakyat. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008