"Berbeda pendapat dan pilihan pada pilkada wajar karena itu merupakan bunga dari demokrasi. Namun, jangan berlebihan, apalagi hingga terpolarisasi," kata Darizal Basir di Painan, Selasa.
Dengan terpolarisasi, menurut Darizal Basir, akan berdampak kurang baik terhadap rasa kekeluargaan dan persatuan yang terjalin di tengah masyarkat, bahkan menjadi pemantik cikal bakal pertikaian.
Baca juga: Unair undang kandidat kepala daerah untuk sampaikan gagasan
"Demokrasi merupakan proses yang ideal dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Maka dari itu, sebaiknya kita jalani dengan cara yang baik dan ideal pula," imbuhnya.
Di setiap gelaran pilkada, masyarakat dituntut untuk benar-benar mampu menjatuhkan pilihan kepada sosok yang pantas secara rasional, bukan karena suku, ras, dan sebagainya.
"Ini tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus ini juga tantangan bagi para kandidat seputar upaya yang akan dilakukan untuk meyakinkan pemilih mengenai potensi yang dimilikinya," katanya lagi.
Menurut dia, sosok yang patut dipilih menjadi pemimpin ialah mereka yang mampu merancang sebuah potensi menjadi sebuah kekuatan besar yang akan berdampak baik kepada masyarakatnya.
Baca juga: Penegakan netralitas ASN pada Pemilu butuh keterlibatan publik
Sebelumnya, Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik menyebutkan sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada pada tanggal 23 September 2020 yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Dalam pelaksananya pihaknya berharap bisa makin baik, salah satunya dengan bercermin pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun pusat.
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
