Surabaya (ANTARA News) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Bersama Rakyat (Kambera) melakukan unjuk rasa ke DPRD Provinsi Jatim di Jalan Indrapura Surabaya, Kamis, menolak kenaikan tarif feri Ujung (Surabaya-Jawa)-Kamal (Bangkalan-Madura). Para mahasiswa berasal dari PMII Bangkalan, BEM Unijoyo, BEM STAI Al Hamidiyah, BEM Unsuri dan BEM Stital. Selain itu, juga diikuti sejumlah partai politik seperti Partai Hanura dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta KNPI dan Madura Care. Mereka membawa sejumlah poster diantaranya bertuliskan "Akibat BBM Naik, Tarif Kapal Laut Naik, Rakyat Tercekik", "Gapasdaf Jangan Menari Di atas Derita Rakyat" dan "Gagalkan Rencana Kenaikan Tarif". Koordinator Kambera, Syaiful Arif dalam pernyataannya menyatakan, menolak rencana kenaikan tarif kapal penyeberangan di Selat Madura, mendesak Gubernur, ASDP dan Gapasdaf untuk menggagalkan rencana kenaikan tarif Ujung-Kamal. Rencana kenaikan tarif fantastis! Mereka juga mendesak ASDP dan Gapasdaf untuk melakukan efisiensi biaya operasional perusahaan, dan mendesak ASDP serta Gapasdaf untuk melakukan transparansi biaya operasional perusahaan kepada publik. "Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada 2007 silam telah terjadi kenaikan tarif feri Ujung-Kamal. Lagi-lagi pada Juli mendatang PT ASDP dan Gapasdaf sudah merencanakan kenaikan tarif feri sebesar 15,41 persen. Sungguh angka fantastis," kata Syaiful. Dia mengemukakan, akumulasi rencana kenaikan sebesar 15,41 persen melalui rekayasa penghitungan yang tidak mengedepankan prinsip efisiensi "variable cost". "Komposisi prosentase kenaikan masing-masing variabel untuk jasa pelayanan 16,15 persen, jasa pelabuhan 12,72 persen dan asuransi 18,31 persen. Dari ketiga komposisi variabel yang diusulkan pada prinsipnya tidak termasuk dalam unsur biaya variabel yang sangat krusial, melainkan hanya sebagai pelengkap dan seluruh biaya variabel yang dibutuhkan dalam operasi jasa transportasi feri," katanya. Perwakilan mahasiswa hingga pukul 12.55 WIB masih diterima tiga anggota Komisi D DPRD Jatim, yakni Jamal Abdulla Alkatiri dan Harsono serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008