Banda Aceh (ANTARA News) - Masyarakat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendukung dan memberikan apresiasi atas penangkapan dan penetapan Muchdi PR (mantan Deputi V BIN) sebagai tersangka baru kasus pembunuhan Munir oleh kepolisian RI. Juru bicara aktivis HAM NAD, Asiah di Banda Aceh, Sabtu, menyatakan penetapan itu merupakan kemajuan penting pengungkapan konspirasi pembunuhan Munir menuju anak tangga yang lebih tinggi, karena diyakini Muchdi bukanlah satu-satunya pelaku yang bertanggung jawab. "Keyakinan ini berdasar pada terungkapnya nama-nama pejabat tinggi BIN lainnya dalam persidangan terpidana Indra Setiawan dan Pollycarpus," ujar Asiah yang juga Koordinator Kontras NAD. Dalam persidangan itu, Indra mengakui adanya arahan Muchdi PR dan adanya permintaan As`ad Said Ali yang menjabat Wakil Kepala BIN saat itu dalam pengangkatan Polly sebagai Aviation Security. Dari keterangan Ucok terungkap perencanaan membunuh Munir yang melibatkan Sentot Waluyo (agen BIN), Johanes Wahyu Saronto (Deputi IV BIN) dan Manunggal Maladi (Deputi II BIN). Dengan munculnya fakta-fakta hukum tersebut dan sejalan dengan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang dibentuk Presiden RI maka keterlibatan eks Kepala BIN Hendropriyono perlu diusut lebih lanjut, katanya. Oleh karena itu, masyarakat sipil NAD yang terdiri dari 32 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu berharap Kejaksaan Agung tidak memposisikan Muchdi PR sebagai satu satunya perencana dan pemberi perintah dalam dakwaan. Sebaliknya, Kejagung harus menempatkan Muchdi PR sebagai bagian yang terlibat dalam perencanaan dan pemberi perintah bahkan aksi lapangan, ujarnya. "Kami juga meminta Kejagung dapat menunjuk jaksa-jaksa penuntut yang kredibel, bersih dari korupsi dan impunitas. Terutama, dengan kondisi mencuatnya kasus korupsi di internal Kejagung saat ini," katanya. Pertimbangan lain yang penting adalah keberanian, karena sejarah Muchdi sendiri, seperti diketahui bersama kerap dihubungkan dengan kasus penculikan aktivis 1997-1998 dan kasus dukun santet di Jawa Timur 1998, katanya. Asiah menyatakan pengungkapan pembunuhan Munir sampai semua aktor perencana dan pemberi perintah adalah penting bagi masyarakat untuk diketahui. Pengungkapan kasus ini tidak hanya menghukum pelaku sebagai anggota BIN atau pun militer, namun memperbaiki institusi intelijen, militer dan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, dukungan masyarakat, baik organisasi masyarakat maupun partai politik adalah energi utama dari cita-cita perubahan yang mulia itu, kata Asiah.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008