Banjarmasin (ANTARA News) - Sosialisasi konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas elpiji bisa terancam gagal, bila pemerintah tidak segera bertindak, ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Ibnu Sina, S.Pi. Selain itu, Pertamina yang dianggap paling bertanggung jawab atas ketersediaan dan suplai BBM serta gas elpiji tersebut harus transparan, berapa kebutuhan riil di masyarakat, dan mengatur pola pendistribusian serta melakukan pengawasan yang lebih ketat, saran Sekretaris Fraksi PKS yang juga Ketua Komisi I bidang pemerintahan DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu. Menurut dia, baru dalam tahap sosialisasi atau belum saat konversi, gas elpiji selain kelihatannya mulai langka, juga harganya belakangan ini melambung. Oleh karenanya, masyarakat sulit untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok tersebut. Selain itu, harganya juga sulit terjangkau, kata dia. Untuk mensukseskan program konversi BBM ke gas di provinsi Kalsel yang terdiri 13 Kabupaten/Kota dan kini berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa tersebut, wakil rakyat dari fraksi PKS itu, menyarankan, Gubernur,Bupati,Walikota setempat segera mengambil langkah-langkah pengamanan atau penanggulangan atas kelangkaan dan melabungnya harga barang dagangan tersebut. Misalnya, Gubernur,Bupati,Walikota setempat harus segera menatapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atas gas elpiji. "Bila program konversi tersebut mau sukses, jangan dibiarkan seperti terjadi belakangan ini," saran dia. Ia menyarankan pula, untuk pengawasan dan penindakan terhadap kemungkinan adanya permainan spekulan atas BBM dan gas elpiji, pihak Pertamina dan pemerintah daerah dapat melibatkan aparat kepolisian secara lebih maksimal.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008