Pengamat: Hati-hati penunggang gelap gerakan mahasiswa

Pengamat: Hati-hati penunggang gelap gerakan mahasiswa

Demonstran merusak pagar kantor DPRD Sulsel saat aksi penolakan Undang-undang KPK, RKHUP, RUU Pertanahan dan Pemasarakatan, serta kebijakan lainnya yang berakhir bentrokan di kantor DPRD Sulsel, Makassar,Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019). ANTARA/Daarwin Fatir.

Jakarta (ANTARA) - Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengingatkan agar gerakan mahasiswa berhati-hati terhadap penunggang gelap yang memiliki agenda sendiri untuk menurunkan Presiden Jokowi.

Menurut Umam dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, setidaknya terdapat tiga elemen yang melakukan aksi turun ke jalan.

Baca juga: Aksi ribuan mahasiswa di Bandung sempat diwarnai kericuhan

Pertama, gerakan mahasiswa dan aktivis yang memiliki agenda aksi yang orisinal fokus pada penggagalan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Kebakaran Hutan, RUU Pertahanan, RUU Keamanan Cyber dan RUU Pertanahan.

Kedua, pihak yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2019, namun kemudian merasa kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap melemahkan KPK dan tunduk pada kepentingan oligarki.

Baca juga: Dokter: Mahasiswa pingsan saat aksi di Bandung akibat perut kosong

Ketiga penunggang gelap yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa yang mulai terkonsolidasi dengan baik, dengan menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional dengan menggunakan tagar #turunkanJokowi dan menyuarakan untuk menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih.

"Dalam situasi ini, mahasiswa aktivis harus selalu waspada agar dapat secara cermat memisahkan diri dari kelompok ketiga, yang notabene kepentingan penunggang gelap jelas tidak sesuai dengan agenda aksi yang orisinal," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, kekuatan elemen masyarakat sipil harus semakin solid dan tidak mudah terfragmentasi.

Baca juga: Massa di Bandung kembali demo dukung revisi UU KPK

Selain itu Umam juga mengingatkan masyarakat sipil menghindari rekayasa opini publik melalui media-media digital dan konvensional yang menjadi pelayan bagi kekuasaan yang pongah dan tidak menghiraukan aspirasi publik.

Revisi UU KPK dan KUHP panen protes dari berbagai kota

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar