Pangkalpinang (ANTARA News) - Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr Bustami Rahman, mengemukakan, kalangan akademisi di negara-negara barat menertawai praktek demokrasi langsung di Indonesia karena dinilai terlalu liberal. "Pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia terlalu liberal sehingga kehilangan makna dan substansi nilainya. Makanya jangan heran dengan demokrasi rakyat bukannya sejahtera, tetapi justru tambah tidak bisa makan dan hidup dalam ancaman dan ketertekanan sosial," ujarnya di Pangkalpinang, Selasa. Menurut dia, teman-teman kami dari kalangan akademisi bidang sosial dan politik di negara-negara Barat melihat praktek demokrasi di Indonesia secara mengherankan, karena terlalu liberal, penuh kekerasan konflik dan tanpa arah yang jelas untuk membawa rakyatnya menuju kehidupan lebih baik. Terkait demokrasi, katanya, bukan hanya pelaksanaannya yang salah tetapi juga sistemnya yang memang tidak relevan dijadikan sistem politik di Indonesia karena bukan budaya bangsa Indonesia, tetapi produk budaya barat yang menjunjung tinggi budaya individualis dan materialismenya. "Jadi karena demokrasi bukan budaya bangsa sebaiknya harus memiliki keberanian membentuk sistem politik baru yang lebih sesuai dan mencerminkan budaya dan karakter bangsa serta dinamika sosial yang berkembang," ujarnya. Menurut dia, bila berhasil membangun sistem politik yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa, bisa dipastikan gairah kehidupan akan bangkit kembali dalam suasana keteraturan sosial yang penuh kedamaian dan kesejahteraan, bukan justru selalu dalam ancaman kemiskinan dan disintegrasi sosial. Permasalahan ini, menurutnya, sudah kami sampaikan bersama teman-teman akademisi ke DPR-RI dengan harapan ada inisiatif untuk melakukan perubahan sistem politik yang terbukti tidak efektif dilaksanakan di Indonesia. Hanya saja respon DPR-RI dan pejabat terkait sangat mengecewakan, ujarnya. Ia mengemukakan, kalangan elit bangsa terlalu memuja-muji sistem pemerintahan demokrasi sebagai produk peradaban barat yang sempurna, padahal demokrasi sebetulnya bukan segalanya yang mampu menjadi jaminan membawa bangsa menuju kemandirian ekonomi, politik sosial dan budaya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008