KSP minta publik tak kuatir bila oposisi gabung pemerintah

KSP minta publik tak kuatir bila oposisi gabung pemerintah

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. (ANTARA FOTO/Dyah)

Jadi jangan khawatir, karena kalau semua ada di pemerintahan, (takut) nanti tidak ada oposisi yang mengkritik. Kan masih ada media. DPR dan pemerintah itu terlatih. Orientasi yang dibangun pemerintah itu orientasi yang memberikan kesejahteraan kepada
Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meminta publik tidak perlu khawatir bila sejumlah partai oposisi masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ia meyakinkan bahwa pemerintahan periode kedua Jokowi adalah pemerintahan yang amanah dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

"Jadi jangan khawatir, karena kalau semua ada di pemerintahan, (takut) nanti tidak ada oposisi yang mengkritik. Kan masih ada media. DPR dan pemerintah itu terlatih. Orientasi yang dibangun pemerintah itu orientasi yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat," kata Ali di sela-sela acara FGD Divisi Humas Polri bertajuk "Milenial Dalam Pusaran Hoax dan Masa Depan Bangsa", di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KSP dukung bila Prabowo jadi Menteri Pertahanan

Menurut dia, andaikan partai oposisi masuk ke pemerintahan, hal itu juga tidak akan mengganggu soliditas koalisi lama.

Rumor akan bergabungnya sejumlah partai oposisi terus mengemuka usai pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya juga digelar pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi.

Ali mengatakan tidak mempermasalahkan bila Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke pemerintahan. Namun demikian, ada sejumlah rekam jejak PAN yang mesti diperbaiki bila nanti PAN masuk koalisi.

Baca juga: Golkar: Peluang Gerindra masuk koalisi jadi wilayah Presiden

"Ya mudah-mudahan PAN baik. Jangan ulangi sejarah lama, ada di pemerintahan tapi terus menerus menggerogoti pemerintah," ucapnya.

Namun demikian, kepastian bergabung atau tidaknya dua partai itu menjadi hak prerogatif presiden.

Baca juga: Pengamat: Gabung pemerintah, Gerindra bisa jalankan koalisi-kritis

Baca juga: Luhut soal wacana koalisi Gerindra: Demi kepentingan bangsa

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Wagub Papua Barat sampaikan pesan untuk Presiden

Komentar