Jakarta (ANTARA News) - Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia Senator Chris Evans dan Menteri Hukum dan HAM RI Andi Mattalatta, Rabu, mengumumkan keberhasilan penerapan proyek komputerisasi peringatan lintas perbatasan utama. Senator Evans mengatakan Peningkatan Sistem CEKAL merupakan kemitraan antara dinas imigrasi Australia dan Indonesia dan merupakan contoh kerja sama erat antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan perbatasan, kata siaran pers Kedubes Australia di Jakarta, Rabu. "Sistem CEKAL adalah sistem Indonesia yang digunakan di pelabuhan-pelabuhan dan kantor-kantor di Indonesia, dan juga di kedutaan dan konsulat di seluruh dunia, untuk memeriksa nama-nama yang mengajukan permohonan visa atau izin masuk," kata Senator Evans. Menurut dia, Peningkatan Sistem CEKAL merupakan perbaikan besar sistem CEKAL dan kini sudah beroperasi di lima pelabuhan Indonesia: Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan dan Batam. Sistem ini akan memungkinkan pendeteksian yang lebih handal terhadap orang-orang yang dicurigai maupun untuk membantu mencegah penyelundupan manusia dan migrasi tidak teratur. "Proyek-proyek seperti ini membantu membuat perjalanan di kawasan ini lebih aman," katanya. Biaya keseluruhan proyek ini sekitar A$10 juta. Tambahan dana A$2,4 juta telah dialokasikan pada 2008-09 untuk memberikan dukungan dan perawatan proyek tersebut hingga 2010. Langkah-langkah lain untuk makin meningkatkan kerja sama kawasan tentang keamanan perbatasan juga masuk dalam agenda penting selama pertemuan para menteri, yang juga melibatkan Menteri Dalam Negeri Australia, Bob Debus, dan pejabat senior Pemerintah Australia. "Indonesia merupakan mitra kunci Australia dan Pemerintah bertekad untuk menggalang hubungan kerja yang erat dan praktis," tutur Senator Evans. "Kita melakukan banyak hal bersama-sama untuk memperbaiki keamanan perbatasan, termasuk melalui pelatihan pengujian dokumen forensik dan prakarsa untuk mendeteksi orang yang berupaya melakukan perjalanan dengan paspor palsu." Ia mengatakan kedua pihak juga mencari cara pertukaran informasi secara lebih baik antar kedua negara dan dengan negara-negara lain di kawasan tentang masalah dan kecenderungan imigrasi yang akan membantu mencegah penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan bentuk lain kejahatan lintas-batas. Senator Evans mengatakan komitmen penahanan wajib disertai pengaturan pengusiran dan pemrosesan imigrasi di Pulau Christmas menandakan sikap kukuh melawan penyelundupan manusia. "Pusat baru yang dapat menampung 400 orang di Pulau Christmas kini telah siap digunakan dan orang yang didorong oleh penyelundup manusia untuk berusaha masuk ke Australia secara tidak benar akan dibawa ke Pulau Christmas untuk diproses,? tutur Senator Evans. "Ini juga memperlihatkan kepada mitra kawasan kami tentang tekad kuat kami untuk menangani masalah ini dan penghargaan kami atas kerja sama mereka." Ia mengatakan dirinya ingin mengakui kerja besar pihak berwenang Indonesia untuk mencegah dan menghancurkan upaya penyelundup manusia. Delegasi Pemerintah Australia juga bertemu dengan perwakilan senior Departemen Luar Negeri RI dan perwakilan kawasan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). "Program imigrasi yang kuat menguntungkan kedua negara melalui hubungan persahabatan yang lebih erat dan kita telah menyaksikan perkembangan yang stabil dalam jumlah pengunjung Indonesia ke Australia yang hampir mencapai 60.000 visa kunjungan diberikan tahun lalu," kata Senator Evans. Di Jakarta, ia juga bertemu dengan perwakilan kawasan IOM dan UNHCR. IOM merupakan mitra utama dalam pelaksanaan banyak program departemennya - Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan - di Indonesia termasuk mereka yang membantu orang yang mungkin merupakan sasaran rentan penyelundup manusia. "UNHCR juga memainkan peranan penting dalam menangani situasi pencari suaka di kawasan dan dalam menangani masalah perlindungan," kata Senator Evans menambahkan. Delegasi Pemerintah Australia akan terbang ke Malaysia, Thailand dan Singapura untuk membicarakan sejumlah prakarsa keamanan perbatasan, migrasi, kemanusiaan dan pariwisata. (*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008