"Permasalahan di wilayah harusnya bisa kita selesaikan di pemerintah kota, jangan sampai di gubernur, sehingga kita dipandang kompak," kata Dewi saat rapat koordinasi kegiatan peningkatan peran LKS di Kantor Nakertrans Jakarta Utara, Jumat.
Baca juga: Pengusaha usulkan UMP Rp4,2 juta, pekerja ingin Rp4,6 juta
Baca juga: Serikat pekerja tetap tolak kenaikan upah mengacu PP 78/2015
Baca juga: Ketua asosiasi ingatkan pentingnya asuransi pekerja UMKM di Jakarta
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara menfasilitasi kegiatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai upaya peningkatan peran dalam bidang ketenagakerjaan.
Dewi menegaskan pertemuan Tripartit tidak hanya sebatas rutinitas seperti saat ini, tetapi perlu ada gebrakan misalnya mengunjungi perusahaan-perusahaan.
Selain itu, LKS Tripartit diharapkan dapat merancang kegiatan walaupun jumlahnya sedikit, tetapi betul-betul dilaksanakan.
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan.
Anggota forum terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah.
LKS dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan lembaga tripartit.
Ditingkatan pemerintah kabupaten/kota, LKS Tripartit diketuai oleh wakil wali kota dan beberapa wakil ketua dari unsur pengusaha dan pekerja.
Pewarta: Fauzi
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
