Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Gedung "Bundar" Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat pagi, untuk menyampaikan pidato mengenai pembangunan daerah dalam RAPBN tahun 2009, pada Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dihadiri pula pimpinan daerah se-Indonesia. Sebelumnya tiba lebih dahulu Wapres Jusuf Kalla sekitar pukul 08.40 WIB, sedangkan Presiden Yudhoyono hadir lima menit kemudian dan disambut oleh Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Pidato Presiden di Senayan kali ini merupakan yang kedua terkait RAPBN 2009, setelah pada 15 Agustus menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2009 di hadapan Rapat Paripurna DPR. Sidang Paripurna Khusus DPD yang menghadirkan Presiden dan Wapres itu tampak lebih santai ketimbang Sidang Paripurna DPR sepekan sebelumnya di tempat yang sama. Sebagian besar anggota DPD maupun para undangan mengenakan pakaian batik yang merupakan pakaian khas nasional atau pakaian daerah masing-masing. Demikian pula dengan Presiden dan Wapres serta para menteri juga mengenakan pakaian batik. Berbagai persiapan telah dilakukan Setjen DPD untuk menyambut kegiatan ini, mulai dari pengamanan komplek parlemen hingga penataan ruang sidang. Usai pidato presiden, rencananya sekitar pukul 14.00 WIB, DPD juga akan menggelar rapat konsultasi dan dialog dalam dua sesi yang dihadiri seluruh anggota DPD dan para kepala daerah. Pada sesi pertama, pertemuan akan diisi menghadirkan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan pada sesi kedua, akan hadir sebagai pembicara Mendagri Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Terkait pembangunan daerah, DPD telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya, khususnya mengenai dana transfer dari pusat ke daerah. DPD mengakui ada kenaikan dana transfer dari pusat ke daerah sebesar 12,2 persen jika dibandingkan RAPBN 2008. Meski demikian, dana transfer ke daerah hanya naik sebesar 1,67 persen dibandingkan dengan belanja negara secara keseluruhan, dari 28 persen menjadi 29,6 persen. DPD menilai pemerintah belum berorientasi kedaerahan atau desentralisasi karena jumlah dana transfer dari pusat ke daerah belum seperti yang diharapkan atau kurang dari 30 persen, sedangkan dana di pusat lebih dari 70 persen. (*)

Copyright © ANTARA 2008