Deputi Kemenko: kampanye negatif sawit tak boleh dibiarkan

Deputi Kemenko:  kampanye negatif sawit tak boleh dibiarkan

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono (kiri) dan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud (dua dari kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di ajang Konferensi IPOC 2019 di Nusa Dua, Bali, Kamis (31./10/2019). (antara/foto/firman)

Kita harus lawan untuk melindungi 17 juta rakyat Indonesia dan ekonomi negara kita
Bali (ANTARA) -
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Muzdalifah  Machmud menyampaikan, Indonesia sebagai produsen minyak sawit telah menyiapkan kebijakan atas tantangan yang diberikan negara tujuan ekspor minyak sawit seperti adanya sertifikasi dan sebagainya.

"Kita harus terima tantangan mereka dengan kepala dingin. Seperti ramah lingkungan ya untuk kebaikan kita juga. Pasar kita global jadi kita harus mengikuti standar global yang ada," tuturnya di sela Konferensi   15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Meski begitu, wanita yang akrab disapa Bu Mus ini juga tidak ingin ada kesan negatif tentang kelapa sawit. Sehingga segala kampanye negatif tidak boleh pula dibiarkan.

"Kita harus lawan untuk melindungi 17 juta rakyat Indonesia dan ekonomi negara kita yang salah satunya bergantung pada industri sawit. Perlawanan terhadap diskriminasi sawit Uni Eropa dengan kita gugat ke World Trade Organization (WTO). Kuasa hukum kelas internasional sudah ditunjuk Kementerian Perdagangan yang mewakili pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Strategi Gapki capai 100 persen tersertifikasi ISPO pada akhir 2020

Sementara itu Ketua Umum  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan sebanyak 372 anggota Gapki telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil  (ISPO).

Namun, lanjutnya, jumlah masih jauh jika melihat target  pada 2020 seluruh anggota Gapki yang berjumlah 725 perusahaan memegang sertifikasi ISPO.

"Kira-kira baru 66 persen. Maka beberapa bulan lalu kita membuat komitmen bahwa 2020, anggota Gapki Insya Allah semuanya sudah sertifikasi," ujarnya.

Menurut dia, banyak kendala di lapangan yang harus diselesaikan untuk mencapai target perolehan sertifikasi ISPO seperti soal HGU tapi kawasan hutan, belum plasma 20 persen tidak sertifikasi, yang HGU bertahun-tahun tidak sertifikasi.
 
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud. (antara/foto/firman)


Sehingga, lanjutnya, mesti harus benar-benar kerja bersama antara pelaku usaha dan pemerintah yang tentunya melibatkan banyak kementerian berwenang yang mengaturnya.

Baca juga: Gapki : Perlu riset kelapa sawit yang berkelanjutan
Baca juga: Gapki sebut industri sawit tingkatkan ekonomi daerah


ISPO diketahui merupakan kebijakan Kementerian Pertanian bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global sekaligus sebagai komitmen pemerintah mengurangi gas rumah kaca yang berdampak terhadap masalah lingkungan.

Pemerintah Indonesia ingin memastikan industri sawit telah memenuhi standar pertanian yang diizinkan dengan menerapkan standar syarat dalam pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai prinsip ISPO.

Turut mendampingi Ketua GAPKI dalam jumpa pers tersebut, Ketua Dewan Pembina GAPKI Joefly Bahroeny, Sekjen GAPKI Kanya Lakshmi Sidarta serta Ketua Panitia IPOC 2019 Mona Surya.

Pewarta: Firman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar