Penggantian "radikalisme" perlu diperjelas agar tak sempitkan makna

Penggantian "radikalisme" perlu diperjelas agar tak sempitkan makna

Ilustrasi - Presiden Jokowi dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019). ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Jakarta (ANTARA) - Penggantian istilah "radikalisme" menjadi "manipulator agama" perlu diperjelas maksudnya agar tidak menyempitkan atau malah memperluas makna yang ada dan sudah dikenal baik oleh masyarakat, ujar dosen Departemen Linguistik Universitas Indonesia Dr Untung Yuwono.

"Saya belum melihat urgensi pengubahan istilah 'radikalisme' menjadi 'manipulasi agama' atau 'radikalis' dan 'teradikalisasi' menjadi 'manipulator agama'. Suatu istilah dibentuk dengan landasan kebutuhan untuk menyebut atau merujuk suatu hal, proses, gejala, atau peristiwa," ujar Untung Yuwono ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kata "radikalisme" adalah istilah yang sudah dikenal baik oleh masyarakat, baik bentuk maupun maknanya.

Baca juga: Kejaksaan Agung tingkatkan pemantauan penyebaran radikalisme

Mengenai permasalahan pergantian istilah, ujar dia, tampaknya Presiden Joko Widodo mencari sinonim dari kata tersebut dan itu bisa dilakukan dengan kata yang memiliki istilah semakna dengan kata "radikalisme" atau tunggal makna dan tidak menjadi konotatif.

"Pertanyaannya, apakah makna 'manipulator agama' itu sama persis dengan 'radikalis' atau 'orang yang radikal' seperti halnya 'injeksi' dan 'suntikan', misalnya? Atau tidakkah itu justru menyempitkan maknanya hanya mengarahkan sifat radikal yang berkenaan dengan agama?" ujar Untung.

Baca juga: Kemendagri akan perkuat pengawasan hingga Kecamatan cegah radikalisme

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutarakan rencana mengganti kata "radikalisme" menjadi istilah lain, seperti "manipulator agama".

Usulan itu dia utarakan dalam rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta pada Kamis (31/10).

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin andalkan santri adang radikalisme

Mengenai usulan tersebut, Pimpinan Program Studi Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran Dr. Lina Meilinawati Rahayu mengatakan yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo adalah eufemisme atau penghalusan ungkapan yang dirasakan kasar, atau merugikan.

"Dalam bahasa ada yang disebut eufemisme atau ungkapan pelembut. Ini dibuat karena ungkapan lama dianggap kasar atau kurang sedap nilai rasanya. Itu sudah biasa, tapi harus dilihat lagi artinya di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) apa arti manipulator dan radikalisme dan lihat persilangannya di mana," ujar Lina ketika dihubungi pada Jumat.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sukses, Ketua Harian PB PON XX berterima kasih kepada Presiden

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar