Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Politisi PIDP enggan tanggapi pemasangan dengan Gibran
Politisi muda dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta Ginda Ferachtriawan enggan menanggapi wacana pemasangannya dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020.
"Ah enggak, kalau kaitannya dengan pilkada yang saya komen kan tetap partai," kata salah satu kerabat Keraton Solo ini saat menemani Gibran mengisi acara seminar bisnis di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Seknas Jokowi sayangkan pernyataan Moeldoko
Jakarta (ANTARA) - Seknas Jokowi menyayangkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut partai pendukung dan relawan yang tidak tertampung di kabinet akan dimasukkan jadi staf KSP.
"Pak Moeldoko, jangan pernah merasa berhutang budi kepada relawan sehingga harus berbelas kasih untuk membalas jasa relawan dengan cara menawarkan posisi staf KSP kepada Relawan. Kami tidak pernah menuntut jabatan atas pengorbanan jiwa dan raga kami untuk memenangkan Jokowi di 2014 dan 2019," ujar Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Koruptor dilarang nyalon pilkada, KPU: Korupsi musuh bersama
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, pelarangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sejalan komitmen bahwa korupsi merupakan musuh bersama.
"Kami juga mendengar suara masyarakat. Semua lembaga negara kan sepakat bahwa korupsi itu musuh kita bersama," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Waspadai surat palsu mengatasnamakan Menteri PANRB
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta publik mewaspadai surat palsu yang mengatasnamakan dirinya terkait CPNS.
Tjahjo menegaskan surat yang berisi pemberitahuan kepada para koordinator dan sub koordinator serta para CPNS 2018/2019 itu adalah hoaks.
“Surat palsu beredar. Kami tidak pernah membuat surat seperti itu,” tegas Menteri Tjahjo di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Presiden belum putuskan soal penerbitan Perppu KPK
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu KPK.
"Jadi, berita yang menyatakan presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu KPK," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
