Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan mampu melakukan penghematan penggunaan listrik hingga Rp6,17 triliun, sekaligus sebagai pengamanan subsidi listrik tahun 2009. Hal itu diungkapkan Dirjen Listrik Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jack Purwono usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Senin. Pada tahun 2009, DPR dan pemerintah sepakat asumsi subsidi listrik mencapai Rp60,43 triliun. Pada periode tersebut pemerintah juga mengasumsikan pertumbuhan permintaan terhadap listrik dapat ditekan dari proyeksi 6,72 persen menjadi hanya 5,63 persen. Asumsi lainnya, harga gas dari semula 3,47 dolar AS/mmbtu menjadi 3,7 dolar AS/mmbtu, dan harga batubara dari Rp650/kg menjadi Rp750/kg. Penghematan tenaga listrik diutarakan Jack, pertama, diperoleh dari program percepatan penggantian bahan bakar solar (HSD) menjadi MFO senilai Rp1,94 triliun antara lain dari PLTGU Tambak Torok Rp1,33 triliun. Selanjutnya PLTD Pesanggaran, Bali Rp0,12 triliun, PLTD-PLTD di luar Jawa senilai Rp0,04 triliun. Penghematan kedua, efisiensi susut jaringan (losses) dan optimalisasi pemeliharaan dan administrasi sebesar Rp0,55 triliun. Ketiga, penghematan dari penerapan tarif non subsidi untuk pelanggan mampu (6.600 VA ke atas) yang ditargetkan Rp4,13 triliun, terdiri atas pelanggan non subsidi Rumah Tangga Rp0,53 triliun. Selanjutnya pelanggan bisnis Rp3,23 triliun dan pelanggan pemerintah Rp0,37 triliun. Terkait kemungkinan subsidi listrik akan ditingkatkan hingga mencapai Rp80 triliun, Jack menjelaskan kalaupun naik harus disesuaikan dengan kemampuan negara. "Yang penting beberapa bulan ke depan di tengah banyaknya penyelenggaraan Pilkada, dan penyelenggaraan Pemilu, pasok listrik PLN tidak boleh terhenti," katanya. Menurutnya, kalaupun nantinya PLN membutuhkan dana untuk keperluan dalam menjalankan tugasnya tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mendukung. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008