Rakornas Forkopimda di Bogor akan dihadiri 3.000-an pejabat

Rakornas Forkopimda di Bogor akan dihadiri 3.000-an pejabat

Mendagri, Tito Karnavian usai rapat persiapan Rakornas Forkopimda se-Indonesia di Hotel Harris, Sentul, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selasa (12/11/2019). (M Fikri Setiawan)

Sentul, Bogor (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11) akan dihadiri sekitar 3.000-an pejabat.

"Nanti yang hadir kurang lebih 3.000 mulai dari pemerintah daerah tingkat satu, tingkat dua bupati, wali kota, kemudian ada Ketua DPRD tingkat kabupaten dan kota," ujarnya usai rapat persiapan di Hotel Harris yang lokasinya berseberangan dengan SICC, Selasa malam.

Menurutnya, unsur Forkopimda dari penegak hukum yang juga hadir antara lain dari TNI, Polri dan Kejaksaan. Kemudian akan hadir pula pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Periksa Keuangan (BPK).

Tito mengatakan, Rakornas Forkopimda yang digelar perdana ini memiliki tema 'Sinergi untuk Indonesia maju'. Tujuannya yaitu menyinergikan dan menyelaraskan visi misi dan rencana pembangunan lima tahun ke depan Presiden dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Sehingga, ada kesesuaian program sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketuk palu.

Pasalnya, ada lima program prioritas yang digaungkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, yaitu pertama mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan dan pendidikan, kedua mengenai pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat reformasi birokrasi, kelima yaitu transformasi ekonomi.

"Nanti penjabaran banyak sekali oleh Menteri, Menko, itu nanti diharapkan bisa dimasukkan dalam program daerah membangun membuat dasar kebutuhan khas masing-masing," kata Tito.

Ia mengatakan, meski Pemerintah Daerah bersifat otonom, tapi semua diikat dalam satu negara, sehingga tetap harus ada keselarasan mengenai program-program setiap Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

"Bahkan legislatif, yudikatif, dan eksekutif kalau sudah berbicara dengan negara itu satu visi, meskipun bukan berarti konspirasi ada cek and balence untuk lima tahun ke depan," tuturnya.

Baca juga: Mendagri cek lokasi Rakornas Forkopimda di SICC Bogor

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi akan gigit pengganggu agenda besar pemerintah

Komentar