Diplomasi lingkungan hidup Indonesia didorong untuk tonjolkan isu laut

Diplomasi lingkungan hidup Indonesia didorong untuk tonjolkan isu laut

Wisatawan menata terumbu karang yang akan di transplantasi di Zona Perlindungan Bersama (ZPB) di Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nz.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong agar diplomasi lingkungan hidup dapat lebih menonjolkan isu laut yang menjadi keunggulan Indonesia.

“Harus mampu menonjolkan keunggulan kompetitif daripada komparatif, salah satunya adalah laut,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sarwono Kusumaatmadja dalam forum bertajuk “Curah Gagasan: Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia” di Jakarta, Rabu.

Indonesia sebenarnya telah membentuk mekanisme kerja sama multilateral yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) laut melalui Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative/CTI) bersama lima negara lain, yaitu Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.

Baca juga: CTI-CFF koordinasi konservasi kelautan-perikanan berkelanjutan

Baca juga: Jerman jadi negara mitra CTI

Kawasan yang memiliki hamparan laut kira-kira 30 juta hektare dan kaya keanekaragaman hayati itu seringkali disebut sebagai “Amazon of the Pacific”.

Jika kerja sama tersebut dikembangkan dengan optimal, menurut Sarwono, CTI bisa menjadi kawasan yang kontras dengan Laut China Selatan, yang diwarnai sengketa dan eksplorasi energi.

“Di CTI, kita mencoba mencitrakan tentang pengelolaan keanekaragaman hayati yang baik atau perikanan yang berkelanjutan yang akan sangat kontras dengan agresi China untuk mengeksplorasi energi di Laut China Selatan,” tutur mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu.

Selain itu, pemberdayaan laut yang baik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.

Sampai saat ini, Paris Agreement dianggap belum mengakomodasi isu laut serta perannya untuk mengatasi perubahan iklim.

“Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap isu laut. Bukan saja secara geografis tapi juga secara ekonomis dimana lebih dari 50 persen penduduk Indonesia hidup di daerah pantai,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard

Baca juga: IESR: Indonesia perlu terapkan pajak karbon demi Paris Agreement

Untuk menyikapi perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Dalam tataran global, dunia internasional melalui Konferensi Perubahan Iklim (COP25) yang akan dilaksanakan di Madrid, Spanyol, 2-13 Desember mendatang, terus berupaya untuk menemukan solusi bersama yang konkret dan dapat dilaksanakan.

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia mempunyai kepentingan besar untuk memasukkan isu laut dalam agenda perubahan iklim mengingat relevansinya dengan tema prioritas Presidensi Chile pada COP25, antara lain, kelautan, Antartika, energi terbarukan, ekonomi sirkular, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan mobilitas elektrik.

Baca juga: Jelang COP25 Chile, RI-Australia perkuat kerja sama bilateral

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar