Harare (ANTARA News) - Dua kelompok oposisi Zimbabwe akan memiliki satu kursi lebih banyak di kabinet ketimbang partai ZANU-PF-nya Presiden Robert Mugabe berdasar perjanjian pembagian-kekuasaan, seorang senator oposisi mengatakan Jumat. Senator David Coltart, anggota senior kelompok lebih kecil yang memisahkan diri dari MDC, mengatakan dalam email bahwa kelompok penting pimpinan-Morgan Tsvangirai itu akan mendapat 13 kursi kabinet, ZANU-PF 15 kursi dan kelompoknya tiga kursi. Itu berdasar pada suara yang diberikan pada kelompok itu ketimbang kursi yang dimenangkan dalam pemilihan 29 Maret yang mana ZANU-PF kehilangan kekuasaan di parlemen untuk pertama kali sejak kemerdekaan 1980. Coltart mengatakan kekuasaan Mugabe akan berkurang sekali menurut perjanjian itu dan Tsvangirai, dalam peran barunya sebagai perdana menteri, akan memiliki kekuasaan substansial tapi tidak mutlak. Mugabe, yang telah memerintah dengan tangan besi sejak kemerdekaan, akan tetap sebagai presiden dan memimpin kabinet sementara Tsvangirai akan memimpin dewan menteri. Yang belakangan akan mengawasi kabinet, kata Coltart. Ia menjelaskan email itu melalui telpon. Kedua belah pihak mengatakan Kamis mereka telah mencapai perjanjian pembagian-kekuasaan setelah dua bulan perundingan menyusul krisis mendalam pasca pemilihan, tapi mereka mengatakan rincian tidak akan dikeluarkan hingga satu upacara Senin. Rakyat Zimbabwe telah putus asa untuk mengakhiri krisis yang telah menghancurkan ekonomi, membebani negara yang pernah makmur itu dengan angka hyper-inflasi tertinggi di dunia dan mengirim jutaan pengungsi ke negara tetangga. Pemerintah inklusif Coltart, sekretaris urusan hukum dalam kelompok MDC Arthur Mutambara, mengatakan perjanjian itu akan membolehkan pembentukan pemerintah inklusif yang akan memprakarsai proses pembaruan konstitusi yang akan berlangsung 18 bulan. Proses itu akan berakhir dengan pembentukan konstitusi demokratis baru, yang mencakup penetapan tanggal pemilihan baru. "Pemerintah inklusif itu akan mendapati Robert Mugabe sebagai presiden dengan kekuasaan yang berkurang sekali dibanding kekuasaan yang ia nikmati sekarang ini...Morgan Tsvangirai akan menjadi perdana menteri. Meskipun ia tidak akan memiliki kekuasaan mutlak, ia akan mempunyai kekuasaan yang besar," kata Coltart. Ia menambahkan bahwa Tsvangirai akan menasehati Mugabe mengenai semua penunjukan yang akan datang termasuk penunjukan hakim. Coltart mengatakan Tsvangirai akan menjadi wakil pemimpin kabinet. Akan ada dua wakil presiden yang sebagian besar seremonial dari ZANU-PF. Selain itu, partai Mugabe akan memiliki delapan wakil menteri, MDC pimpinan Tsvangirai enam dan kelompok Mutambara satu wakil menteri. "Jika kelompok MDC bekerja bersama, yang mereka harus lakukan untuk kepentingan nasional, mereka akan memiliki mayoritas di kabinet," katanya. Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan memperluas sanksi terhadap partai Mugabe mengingat perjanjian pembagian kekuasaan itu atau tidak, presiden kelompok itu Perancis mengatakan Jumat. "Kami perlu mempelajari perjanjian itu dan menilai komitmen partai-partai itu," kata seorang pejabat kepresidenan pada konferensi pers. "Kami akan mempertimbangkan hal itu selama hari ini dan pada akhir pekan dan kami akan melihat bagaimana dan untuk apa memperluas dan ada mungkin penyesuaian pada rancangan awal kesimpulan," kata pejabat itu mengenai rencana sebelumnya oleh para menlu Eropa untuk mengumumkan perluasan sanksi Senin, demikian Reuters.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008