Anggota DPR: Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu tepat waktu

Anggota DPR: Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu tepat waktu

Foto udara konstruksi untuk perlintasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Buahbatu, Bandung Jawa Barat, Rabu (25/9/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

agar proyek ini selesai tepat waktu, tidak mengganggu investasi dan cash flow
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu tepat waktu dan sudah bisa dioperasikan pada tahun 2021 sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya.

"Saya mengingatkan kepada Pemerintah agar proyek ini selesai tepat waktu, tidak mengganggu investasi dan cash flow," kata Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu untuk direalisasikan antara lain karena dapat meningkatkan konektivitas antardaerah serta menciptakan iklim bisnis yang baik.

Selain itu, politisi Partai Demokrat tersebut juga mengingatkan bahwa kereta cepat adalah jawaban dari sebagian persoalan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung capai 36,01 persen

Namun, ia juga mengingatkan agar proyek itu tidak hanya mengejar kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga seberapa besar potensi meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

Ia juga mengapresiasi bahwa pada November 2019, progres pembangunan proyek kereta dengan jarak tempuh 142,3 km ini sudah mencapai 36,01 persen, serta pembebasan lahan pun sudah mencapai 99,06 persen.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya telah membentuk tim taskforce atau tim satuan tugas khusus untuk memperlancar pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan beroperasi pada 2021.

“Kereta cepat kita sudah bikin taskforce kemarin. Dipimpin langsung Pak Dirut PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Chandra Dwiputra," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/11).

Baca juga: Menteri BUMN kebut pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung

Erick mengatakan pada konsep taskforce tersebut rapat untuk isu penting akan diadakan setiap dua minggu sekali dan rapat membahas finansial diselenggarakan bulanan.

Ia mengaku dalam tim tersebut tidak ada hirarki karena pimpinannya dipegang langsung oleh Direktur Utama KCIC sehingga posisi menteri dan wakil menteri hanya sebagai anggota dalam tim percepatan pembangunan kereta itu. "Jadi saya dan Pak Wamen semuanya enggak ada pangkat. Pangkat tertinggi ya pimpinan taskforce-nya," ujarnya.

Erick berharap melalui pembentukan tim satuan tugas khusus tersebut bisa semakin memperlancar pembangunan kereta cepat tersebut sehingga tidak akan tertunda seperti pembangunan MRT dan LRT.

Baca juga: Tiket KA Cepat Jakarta-Bandung mulai Rp300.000

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar