Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Forum Kerjasama dan Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan yang juga Gubernur Kalteng, Teras Narang, mengusulkan dilakukan "legal audit" (audit perizinan) dan "legal compliance" (persyaratan perizinan) terhadap seluruh perizinan batu bara karena banyak masalah berkaitan dengan tata ruang dan tumpang tindih kawasan. "Maka perlu kiranya dilakukan `legal audit` dan `legal compliance` terhadap seluruh seluruh perizinan yang ada sesuai peraturan pada berbagai tingkatan yang berhubungan dengan pertambangan batubara," kata Terang Narang pada seminar Pengelolaan Pertambangan Batu bara Regional Kalimantan di Jakarta, kemarin. Untuk itu, katanya, perlu dilakukan beberapa langkah yakni menginventarisasi seluruh peraturan yang terkait dengan perizinan di sektor pertambangan serta harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan terkait. Selanjutnya dilakukan inventarisasi semua perizinan yang telah dikeluarkan oleh berbagai pihak pada semua level pemerintahan dan melakukan audit terhadap masing-masing perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. "Audit dimaksud adalah berupa seberapa jauh kepatuhan untuk memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku," katanya. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan permasalahan sesuai kondisi riil di lapangan dan melakukan inventarisasi alternatif solusi atau pemecahan serta melakukan tindak lanjut penyelesaian. Salah satu sesi di seminar tersebut membahas permasalahan regulasi di bidang pertambangan. Mengenai kontribusi batu bara terhadap rakyat Kalimantan, Teras Narang mengatakan, empat provinsi di Kalimantan mempunyai potensi batu bara yang luar biasa karena pada 2008 memasok sekitar 93 persen kebutuhan nasional, sehingga perlu diupayakan agar batu bara dapat menyejahterakan masyarakat Kalimantan. Namun, ia mengingatkan bahwa batu bara bukan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan saat ini sedang gencar dilakukan eksplorasi dan eksploitasi maka manfaat batu bara bagi masyarakat harus diperhatikan. Ia mengatakan, empat provinsi yang ada di Kalimantan khawatir jika batu bara tidak dikelola atau diatur dengan baik, Kalimantan akan mengalami kesulitan di masa depan. "Saya berharap Kalimantan betul-betul memperoleh manfaat dan sumber daya alamnya untuk kemakmuran, kesejahteraan dan lingkungan tetap terjaga di Kalimantan. Terang Narang berharap Kalimantan dapat menjadi contoh teladan dalam mengelola batu bara sehingga pemerintah pusat mendapat untung sementara itu pemerintah daerah mendapat manfaat. Teras Narang tidak ingin membicarakan mengenai porsi bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. "Yang terpenting adalah bisa bermanfaat dan diatur dengan baik. Kita ingin saling untung antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008