Kepres pemberhentian sudah diterima, sementara untuk pengganti deputi ada pelaksana tugasnya atau Plt-nya
Jakarta (ANTARA) - Semua pejabat eselon I Kementerian BUMN diberhentikan hingga penyehatan Jiwasraya tidak pakai APBN, berikut lima berita ekonomi kemarin yang masih layak simak:

1. Deputi dan Sesmen Kementerian BUMN semua diberhentikan

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menyampaikan dirinya dan beberapa deputi lainnya serta Sekretaris Kementerian BUMN telah menerima Keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian mereka.

"Kepres pemberhentian sudah diterima, sementara untuk pengganti deputi ada pelaksana tugasnya atau Plt-nya," ujar Fajar Harry di Jakarta

Simak berita lengkapnya di sini

2. Kementerian BUMN akan tempatkan Chandra Hamzah di perbankan

Kementerian BUMN mengungkapkan mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah akan ditunjuk untuk menempati posisi di BUMN sektor perbankan.

"Beliau akan mengisi salah satu posisi di salah satu BUMN. Beliau akan ditempatkan di perusahaan BUMN, dipastikan seperti itu," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta.

Simak berita lengkapnya di sini

3. RI ajak negara produsen sawit jalankan mandatori B20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak negara produsen sawit untuk menjalankan program mandatori Biodiesel 20 persen (B20) untuk menstabilkan harga.

"Kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah Indonesia karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," kata Menko Airlangga dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta.

Simak berita lengkapnya di sini

4. Menteri Edhy Prabowo sebut ada kejanggalan di bawah kepemimpinan Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menyebutkan ada kejanggalan di kementerian tersebut di bawah kepemimpinan menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiasti, selama lima tahun Kabinet Indonesia Kerja.

Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dan pengusaha lainnya, Edhy menjelaskan bahwa kejanggalan tersebut ia temui saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.

Simak berita lengkapnya di sini

5. Kemenkeu: Penyehatan Jiwasraya tidak pakai dana APBN

Pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menutup defisit likuiditas yang sedang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Meski pendanaan tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belajar negara (APBN), namun Kementerian Keuangan tetap percaya diri bahwa masalah Jiwasraya dapat diselesaikan.

Simak berita lengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019