KKP tertibkan 12 rumpon ilegal di Laut Sulawesi

KKP tertibkan 12 rumpon ilegal di Laut Sulawesi

Rumpon-rumpon ilegal yang ditertibkan petugas di Laut Sulawesi di kawasan perbatasan RI-Filipina (ANTARA/HO KKP)

KP Hiu 013 dan KP Hiu 015 telah menertibkan 12 rumpon ilegal yang diduga dimiliki nelayan Filipina di Laut Sulawesi perbatasan Indonesia-Filipina
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menertibkan sebanyak 12 alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal di perairan Sulawesi, yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan sebanyak 12 rumpon ilegal berhasil diamankan oleh dua Kapal Pengawas perikanan (KP) yang berbeda.

"KP Hiu 013 dan KP Hiu 015 telah menertibkan 12 rumpon ilegal yang diduga dimiliki nelayan Filipina di Laut Sulawesi perbatasan Indonesia-Filipina," ujarnya.

Ia menambahkan sebanyak delapan rumpon berhasil ditertibkan oleh KP Hiu 013 yang dinakhodai oleh Capt La Dedi pada Rabu (20/11).

Sementara pada hari yang sama, KP Hiu 015 yang dinakhodai Capt Aldi Firmansyah juga berhasil menertibkan empat rumpon.

"Rumpon-rumpon tersebut dipasang di perairan Indonesia, Laut Sulawesi, tanpa izin dan berdasarkan identitas yang ada diduga kuat milik nelayan Filipina," ungkap Agus.

Selanjutnya, delapan rumpon dibawa dan diserahkan dari KP Hiu 013 kepada Stasiun PSDKP Tahuna Sulawesi Utara, dan empat rumpon dibawa KP Hiu 015 ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara.

Hal ini menambah deretan rumpon nelayan Filipina yang telah ditertibkan oleh KKP.

Sejak Januari hingga 21 November 2019, sebanyak 116 rumpon ilegal milik nelayan Filipina telah ditertibkan. Selain itu, terdapat lima rumpon ilegal milik nelayan Malaysia yang juga ditertibkan selama 2019.

Baca juga: KKP tertibkan rumpon ilegal diduga milik nelayan Malaysia

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di rumpon selanjutnya di tangkap oleh kapal penangkap ikan.

Rilis tersebut menyatakan pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini dinilai tentu akan merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan ditangkap oleh nelayan Filipina.

Baca juga: KKP tertibkan enam rumpon nelayan Filipina

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiket gratis, penutupan SEA Games 2019 Filipina makin meriah

Komentar