Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla membantah bahwa anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal yang tersangkut kasus suap sudah merupakan calon legislatif dari Partai Golkar. "Memang Iqbal calon dari Jawa Barat tetapi belum masuk ke KPU (Komisi Pemilihan Umum.red) secara definitif," kata Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden, dalam konferensi pers di Istana Wapres, Jakarta, usai salat Jumat. Iqbal, ujarnya, baru mau diusulkan dari bawah sebagai caleg, namun karena ternyata tersangkut kasus maka sebelum masuk ke dalam caleg definitif, namanya dikeluarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/9), telah menetapkan anggota KPPU Mohammad Iqbal dan mantan Direktur Utama PT First Media, Billy Sundoro, sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap sebesar Rp500 juta. Keduanya ditangkap di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Selasa (16/9) malam. M Iqbal ditangkap di dalam lift Hotel Aryaduta, setelah menerima uang sebesar Rp500 juta yang diduga sebagai uang suap terkait perkara persaingan usaha yang sedang ditangani oleh komisi tersebut. Pengusaha yang menyerahkan uang itu, Billy Sundoro, turut digiring oleh KPK bersama supir M Iqbal, Br, Asisten BS, BD dan office boy Hotel Aryaduta, G. Keduanya dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau pasal 12 huruf a dan b, atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga kembali menjelaskan soal Fadel Muhammad sebagai Ketua DPD tingkat I Partai Golkar Gorontalo. "Setiap partai harus ada aturan disiplinnya seperti juga wartawan dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia.red). Kalau seperti itu maka tentu harus ada langkah-langkahnya," katanya. Langkah yang dilakukan Partai Golkar tersebut, katanya, masih dalam tahap peringatan. Sebelumnya, DPP Partai Golkar berencana memberikan ultimatum kepada Fadel Muhammad agar menghentikan "gerakan-gerakan" yang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Fadel dikabarkan tengah melakukan "gerakan" untuk mendesak dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Konvensi Partai Golkar.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008