Jakarta, (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPRD Bali bersama delegasi masyarakat Bali lainnya mendesak Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR untuk mengambil sikap tegas menolak pengesahan RUU Pornografi oleh DPR. Ketua Komisi IV DPRD Bali I Ketut Sarjane saat beraudiensi dengan sejumlah anggota FPG di Gedung DPR jakarta, Senin, mengungkapkan bahwa di Bali akan ada demo besar-besaran menentang RUU Pornografi bersamaan dengan digelarnya rapat paripurna DPR pada Rabu (24/9) mendatang. "Masyarakat Bali akan berdemo besar-besaran di Bali yang mendesak agar RUU Pornografi ini tidak jadi disahkan DPR RI," katanya. Menurut Ketut, Bali merupakan bagian dari NKRI sehingga pengesahan RUU itu bisa mengancam kelompok minoritas di Indonesia. Selain itu Bali merupakan daerah wisata sehingga ketika pornografi dengan definisi sebagaimana dalam RUU itu diterapkan, maka akan terjadi benturan budaya setempat. "Kami khawatir wisatawan asing akan takut berjemur di pantai atau bahkan orang Bali sendiri tidak bisa lagi mandi di sungai," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan bahwa kalaupun RUU Pornografi terpaksa diundangkan DPR, masyarakat setempat akan mengambil sikapnya sendiri dengan tidak menaati UU itu. Sementara itu anggota FPG asal Bali, Tisnawati Karna mengatakan bahwa fraksinya belum mengambil sikap resmi menolak atau menerima RUU ini. Menurut Tisnawati, suatu payung hukum yang dibuat harus bisa menyelesaikan persoalan secara signifikan dan bukan justru menimbulkan masalah baru. Sementara RUU Pornografi jika dipaksakan diundangkan, maka dikhawatirkan terjadi berbagai benturan di masyarakat. Tisnawati menyarankan agar pansus RUU Pornografi itu sebaiknya menyerap lagi aspirasi yang ada di daerah-daerah yang masih menolak, seperti Bali, Papua, Sulut, Maluku dan NTT, sehingga semua pihak bisa terakomodasi dengan baik. Perempuan dalam RUU itu juga cenderung dijadikan objek dan hal tersebut telah memancing kemarahan kaum perempuan, khususnya di Bali.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008