Pontianak, (ANTARA News) - Rp1,653 miliar dikeluarkan dari anggaran daerah untuk membeli satu unit mobil baru merek Mercedes Benz seri S300 guna keperluan dinas Gubernur Kalimantan Barat.
Mobil tersebut tiba sejak awal September 2008 dan mulai digunakan untuk aktifitas kedinasan Gubernur Kalbar Cornelis, salah satunya ketika menghadiri upacara peringatan Hari Agraria Nasional ke-48 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar di Pontianak, Rabu pagi.
Mobil warna hitam dengan plat nomor polisi `KB 1` itu kontan menarik perhatian para wartawan yang kerap meliput di lingkungan Pemprov Kalbar.
PT Mercindo Autorama, selaku dealer Mercedes Benz di Indonesia yang beralamat di Jalan Buncit Raya Jakarta menyebutkan bahwa harga mobil itu untuk `on the road` di Jakarta mencapai Rp1,653 miliar.
Sedangkan kalau dikirim ke Pontianak, biaya yang dibutuhkan mungkin sekitar Rp20 juta. "Akhir bulan lalu ada satu unit dikirim ke Pontianak," kata Dian, salah seorang sales di Mercindo Autorama, ketika dihubungi. (*)
Sangat tepat, cm napa ga beli m0bil ferari aja biar lebih t0p n kereN, biar terkenal, n bikin gubernur pr0vinsi laEn pada iriiiiiieeeeee
00BalasLaporkanHapus
31 Oktober 2008
jangan mentang mentang jadi pejabat seenak aja mengunakan duit itu duetnya rakyat yo dipikirkan yang miskin dan mlarat masih banyak mending pejabat yang itu di turunkan saja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00BalasLaporkanHapus
9 Oktober 2008
Bagus Pak Gubernur,saya setuju yang mahal-mahal, gengsi dong yang murah, ini kan cara berpikir kita buat apa meningkatkan kehidupan orang banyak, nanti kepala kita di injaknya, berpikir saja secara induvidual.
00BalasLaporkanHapus
25 September 2008
Kemaruk..gak tau aturan....sama-sama nempel aspal aja cari yg mahal...buat rakyat aja lebih baik. cari mobil 200 juta saja sudah bagus. Gengsi doank yang dipakai. cuma 5 tahun setelah itu jadi orang biasa aja. DPRD sama aja..gitu di setujui..bangsa melarat rakyat tambah sengsara