Rapat Pleno Golkar dinilai gagal tetapkan materi Munas

Rapat Pleno Golkar dinilai gagal tetapkan materi Munas

Bendera dan Logo Partai Golkar. (ANTARA/Ardika/am)

Jakarta (ANTARA) - Fungsionaris Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menilai Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Rabu (27/11) malam gagal menetapkan materi munas dan tidak mampu membuat pertanggungjawaban keuangan partai yang bersumber dari APBN.

"Pleno malam tadi tidak ada keputusan apapun terkait materi Munas dan laporan pertanggungjawaban keuangan partai. Semuanya dikembalikan kepada Panitia Munas,” ujar Sirajuddin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Sabil Rachman: Langkah Bamsoet ingkari komitmen hal biasa

Baca juga: Bamsoet tegaskan maju kontestasi caketum Golkar


Dia mengatakan seharusnya, rapat pleno Golkar membahas dan memutuskan dengan tuntas hal-hal yang dianggap krusial dan strategis, yang meliputi draf perubahan AD/ART, Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar, serta kapan Komite Pemilihan bekerja untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.

Menurutnya, rapat pleno tidak berjalan sesuai dengan harapan, melainkan justru menjauhkan Partai Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi.

"Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draf materi Munas saja tidak bisa diputuskan," ujar dia.

Hal ini, kata dia, membawa konsekuensi bahwa Munas tidak memiliki materi yang akan dibahas. Sehingga menurut dia, Munas Partai Golkar tanggal 3-6 Desember 2019 tidak memiliki dasar yang kuat.

"Munas terancam gagal karena tidak ada materi yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, mengingat waktu Munas tinggal hitungan hari lagi," kata dia.

Jika hal ini terus dipaksakan, kata dia, Munas Partai Golkar bisa berdampak pada rendahnya legitimasi.

Baca juga: Wacana munas tandingan berpotensi Golkar pecah

Baca juga: Politikus: Peserta munas utamakan soliditas demi keutuhan Golkar


"Untuk itu, para pimpinan daerah Partai Golkar harus bersikap tegas terhadap ketidakmampuan pimpinan pusat partai Golkar,” lanjut Siradjudin.

Dia khawatir kalau hal ini dibiarkan terus, maka Partai Golkar akan terus mengalami kemunduran ke depan.

“Kegagalan yang terus dilakukan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan Airlangga harus segera diakhiri,” kata mantan Sekjen DPP KNPI ini.

Baca juga: Golkar satukan langkah sukseskan Munas

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bobby Nasution kembalikan formulir bakal calon Wali Kota Medan ke Golkar

Komentar